Toyota Camry Mobil Dinas Ketua PW Muhammadiyah Jatim: L 1 MH

L 1 MH

Oleh: Iman Supriyono, strategic finance specialist pada SNF Consulting, http://www.snfconsulting.com

Saat saat pergantian menteri 2009 lalu, saya berada di Jakarta. Kebetulan ada seorang kawan yang menjadi tim salah satu menteri baru. Karena persahabatan, saya diundang untuk mengikuti dari dekat aktivitas team secara intensif.

Ada yang menarik dalam aktivitas mereka. Kendaraan operasional menteri dan teamnya adalahToyota Fortuner dan Land Cruiser Cygnus. Fortuner memang “tidak terlalu mewah”. Tapi, tentu tidak ada yang menyangsikan kemewahan Land Cruiser Cygnus. Saya pun bertanya, mengapa harus memakai kendaraan semewah ini?

Berdasarkan penuturan mereka, jawabannya ada pada dua pengalaman. Pertama adalah kinerja di jalan raya. Kendaraan harus bisa melaju dalam iring iringan terkawal. Mobil yang kurang bagus sering kesulitan mengikuti laju rombongan. Kedua adalah masalah kebiasaan masyarakat. Untuk masuk sebuah lingkungan tertentu, terkadang masyarakat akan “melecehkan” mobil “murahan”. Untuk menghindarkan menteri dari “pelecehan” yang secara teknis bisa mengganggu ini, dibutuhkan mobil bagus.

♦♦♦♦

Beberapa kawan pengusaha persyarikatan (Muhammadiyah) di Surabaya berbisik-bisik saat kijang lama menajdi kendaraan operasional Ketua PWM Jatim. Kijang tidak representatif untuk pemimpin ummat sekelas ketua PWM, begitu mungkin dalam benak mereka. Maka…tidak perlu rapat serius. Bisik-bisik sudah cukup untuk mendatangkan Toyota Camry baru warna hitam dengan plat L 1 MH. Representatif untuk pemimpin ummat. Tampil elegan, prima dalam kinerja.

♦♦♦♦

Pembaca yang budiman, para pengusaha adalah salah satu pilar pertama dari dua pilar kekuatan ekonomi persyarikatan. Dalam sejarah pendiriannya, kaum pengusaha telah menjadi faktor penting. Itulah kisah masa lampau. Beberapa kawan pengusaha yang berbisik untuk untuk sebuah Camry ketua PWM adalah kisah masa kini. Dulu berperan, kini apa lagi.

Memang, sehari hari para pengusaha bekerja keras untuk membesarkan usaha milik sendiri. Sama sekali tidak ada milik persyarikatan disana. Tetapi, potensi itu kemudian dengan mudah diwujudkan sebagai penyokong persyarikatan pada saat dibutuhkan. Zakat, infaq, shodaqoh, atau donasi menjadi mekanisme yang tepat.

Pilar kedua adalah lembaga ekonomi milik persyarikatan. Contoh dari pilar ini adalah rumah sakit, perusahaan aneka bidang, BTM (Baituttamwil Muhammadiyah), koperasi, sekolah, dan perguruan tinggi yang dimiliki oleh persyarikatan atau organisasi otonomnya. Karena dimiliki oleh persyarikatan, maka pada dasarnyu seluruh asetnya adalah milik persyarikatan.

Untuk pilar pertama, majelis ekonomi dituntut untuk memiliki program dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada genarasi muda kader persyarikatan. Bekerjasama dengan majelis dikdasmen dan majelis dikti, majelis ekonomi perlu membuat program untuk menyemaikan bibit entreprenur sejak bangku sekolah. Caranya bisa dilakukan dengan mendesain bersama proses pembelajaran entrepreneurship dan memasukkan pada kurikulum formal yang ada.

Bukan hanya itu, program pembelajaran untuk memacu pertumbuhan entreprener baru juga bisa ditempuh degan memberi pelatihan kepada para guru. Tujuannya adalah agar guru mampu memberikan proses pembelajaran entrepreneurship melalui hidden curriculum. Dengan model ini, apapun mata pelajaran yang dibawakan oleh guru, akan selalu mengandung pembelajaran entreprenurship bagi para siswa.

Pilar pertama juga berkaitan dengan para kader dan warga persyarikatan yang selama ini telah berkarya sebagai entreprenur. Kepada kader ini, persyarikatan melalui majelis ekonomi perlu memiliki program untuk memacu pertumbuhan bisnis mereka. Program ini harus mampu memacu kinerja para entrepreneur kader persyarikaan, baik yang sedang merintis maupun yang sudah mapan. Terus mengembangkan usaha tanpa henti.

Kepada entreprenur yang sedang merintis, majelis ekonomi bisa memfasilitasi hubungan mereka dengan para seniornya untuk proses pembelajaran dan pertumbuhan. Mengupayakan sinergi bagi mereka untuk menangkap peluang pasar yang lebih besar. Bahkan perlu adanya program yang bisa membantu mereka mendapatkan akses finansial untuk pengembangan usaha.

Kepada entrprepreneur yang sudah mapan, persyarikatan perlu program untuk memberikan lingkungan kondusif. Lingkungan yang mampu mendorong mereka untuk tetap fokus dalam mengembangkan bisnis hingga berkelas nasional dan kemudian global. Pada tingkat ini, ekspansi bukan semata mata untuk mencari uang. Kebutuhan finansial mereka sudah terpenuhi. Maka, diperlukan motifasi pertumbuhan yang lebih berbasis nilai nilai akidah untuk lebih bermanfaat bagi sesama. Keahlian yang telah terbukti dalam mengelola bisnis perlu terus menerus dikembangkan untuk memperbesar perusahaan.

Persyarikatan harus memperhatikan bahwa pada level seperti ini, para entreprenur rawan untuk tergoda aktivitas lain yang mengganggu fokus bisnis. Politik adalah yang sangat potensial mejadi penggoda. Menggiurkan. Namun harus disadari bahwa dengan aktif berpolitik, keahilan bisnis yang telah dipelajari bertahun-tahun akan sia sia. Potensi untuk menumbuhkan bisnis menjadi perusahaan berkelas nasional dan bahkan global akan terpasung. Jika ini terjadi, jangan kecewa bila satu demi satu ekonomi bangsa ini jatuh ke tangan perusahaan dan orang asing.

Untuk pilar kedua, tantangannya adalah konsolidasi potensi ekonomi yang masih berserakan. Intinya, bila selama ini kekuatan ekonomi yang ada masih berdiri sendiri sendiri dengan skala kecil, dibutuhkan program untuk mensinergikan kekuatan yang ada melalui merger atau strategi lain. Tujuannya adalah untuk menjadikannya sebagai sebuah istitusi bisnis besar dengan brand yang dikenal luas masyarakat.

Unit bisnis keuangan mikro yang pada umumnya berbentuk koperasi memiliki potensi sangat tinggi untuk disinergikan. Persyarikatan dapat mengambil inspirasi dari pengalaman Rabo Bank, bank berkelas dunia dengan nilai asset sekitar Rp 9000 Trilyun (Bandingkan dengan total aset seluruh bank di negeri ini yang belum jauh dari angka Rp 2000 Trilyun). Bank asal Belanda ini pada mulanya adalah dua koperasi. The Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank in Utrecht dan the Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in Eindhoven. Keduanya berdiri tahun 1989. Dengan kesadaran akan perlunya sinergi untuk daya saing global, pda tahun 1972 keduanya bergabung (merger) menjadi Rabo Bank. Nama Rabo diambil dari nama depan keduanya (Raiffesesen dan Boerenleenbank). Kini, Rabo Bank beropersi pada 46 negara di dunia, salah satunya Indonesia, dengan lebih dari 60 ribu karyawan.

Untuk pilar kedua ini, PWM Jawa Timur misalnya juga telah memiliki sebuah badan usaha yang telah beroperasi dengan kinerja menyenangkan. Sebagai rintisan, perseroan terbatas milik PWM Jawa Timur ini memanfaatkan sekolah sekolah dalam naungan majelis dikdasmen sebagai captive market. Produknya antara lain adalah buku pelajaran dan seragam sekolah.

Pembaca yang budiman, perkembangan terkini dari dua pilar ekonomi di atas telah memberikan bukti awal. Setidaknya, ini memberikan rasa percaya diri yang cukup. Selanjutnya, dibutuhkan kerja keras untuk mencapainya. Agar para pengusaha kader persyarikatan merasa ringan untuk makin banyak lagi L 1 MH dalam bentuk lain. Agar missi dakwah yang mulia juga terbungkus dengan kemasan mulia. Da’i yang kelas menteri bahkan presiden. Agar BTM-BTM berkembang seperti Rabo Bank. Agar persyarikatan berkontribusi besar dalam membangun masyarkat sejahtera dunia akhirat. Anda harus berperan. Saya juga. Teladani kisah L 1 MH. Ayo!

Tulisan ini dimuat pada buku 1 abad Muhammadiyah, diterbitkan oleh PW Muhammadiyah Jawa Timur. Penulis adalah wakil ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PW Muhammadiyah Jatim