DHL: Benchmark BUMN & Direksi Titipan

“Aku tukang pos rajin sekali. Surat kubawa naik sepeda. Tidak kupilih miskin dan kaya. Siapa saja aku datangi. Kring kring pos”. Anak-anak TK jaman dulu pasti mengenal lagu ini. Bahkan saya yang tidak pernah menempuh pendidikan TK pun hafal karena sering mendengar anak-anak TK menyanyikan lagu ini. Ketika itu lagu ini setara dengan lagu-lagu anak-anak legendaris seperti Bintang Kecil, Balonku Ada Lima, atau  Naik Kereta Api.

Tapi kali ini saya  tidak sedang membahas lagu anak-anak TK. Saya sedang menulis tentang perusahaan tempat para tukang pos bernaung: Kantor Pos. Ketika itu pak pos adalah sesuatu yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Saya sendiri masih ingat masa-masa dimana kedatangan pak pos adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Dan mau tidak mau saya harus mengakui bahwa keterampilan menulis saya yang saat ini sedang Anda, para pembaca, nikmati, adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari peran pak pos. Ya… korespondensi dengan sahabat pena adalah hobi saya sebelum adanya surat elektronik. Saya punya sahabat-sahabat pena yang  rajin saling berkirim surat. Saya pernah menulis 8 halaman folio dengan tulisan tangan untuk sebuah surat.

Kantor pusat DHL, diedit dengan pixlr.com

Bagaimana kini? Dunia telah berubah. Sudah belasan tahun saya tidak pernah lagi berkorespondensi dengan surat. Komunikasi tergantikan dengan email dan whatsapp atau telegram atau sejenisnya. Bagi saya itu tidak ada masalah. Tapi bagi kantor pos itu jelas masalah. Pendapatan dari pengiriman surat dan kartu lebaran atau sejenisnya menurun drastis. Sudah tidak ada lagi orang yang menunggu-nunggu datangnya pak pos demi surat balasan dari sahabat yang jauh diseberang sana seperti saya rasakan dahulu. Sudah tidak ada lagi anak-anak muda yang datang ke Kantor Pos demi membeli perangko.

&&

Deutsche Post DHL. Ini kantor pos juga. Tapi bukan sembarang kantor pos. Dia adalah kantor pos yang justru tumbuh mendunia di tengah kebanyakan kantor pos di berbagai negara yang harus mengalami penurunan. Sebagai gambaran, dalam laporan tahunan tahun 2016 DHL membukukan pendapatan EUR 57,3 Milyar Euro alias Rp 913 T dengan laba EUR 2,6 Milyar alias Rp  41 Triliun. Pos Indonesia pada periode yang sama mengantongi pendapatan Rp 4,9 T dengan laba Rp 203 Milyar. Pendapatan dan laba DHL tersebut diperoleh dari pasar di 220 negara (termasuk Indonesia) dengan 508 ribu karyawan. Sedangkan pendapatan dan laba Pos Indonesia diperoleh dari Indonesia saja dengan 24 ribu karyawan.

Bagaimana sebuah perusahaan pos milik negara seperti Pos Jerman bisa berkembang pesat dan bahkan menguasai pasar dunia termasuk pasar di Indonesia?  Ada dua syarat untuk mencapainya. Pertama adalah core competence yang secara teknis berupa revenue & profit driver.  Perusahaan harus menemukan ulang core competence-nya setiap ada perubahan lingkungan bisnis. Seperti saat ada perubahan dengan hilangnya budaya berkirim surat menjadi surat elektronik yang dialami pos. DHL sukses merumuskan ulang kompetensi intinya. Sekitar 75% pendapatan DHL diperoleh dari bisnis Time Definite International yaitu layanan pengiriman internasional dengan waktu tertentu.

Apakah cukup dengan core competence? Tidak. Ada syarat kedua yaitu modal. Untuk keperluan ini DHL sebagai perusahaan yang semula dimiliki 100% oleh pemerintah membuka diri terhadap setoran modal dari luar dengan terus-menerus menerima setoran modal dari publik melalui penerbitan saham baru (rights issue). Melakukan korporatisasi. Dengan masuknya modal dari masyarakat luas tersebut otomatis proporsi saham pemerintah Jerman mengalami dilusi. Mengalami penurunan persentase dengan kompensasi nilai yang terus meningkat.  Saat ini saham pemerintah Jerman tinggal 20,9%. Dengan proporsi ini hak pemerintah jerman atas laba DHL adalah Rp 8,6 Triliun. Nilai laba ini adalah 42x hak pemerintah RI atas laba Pos Indonesia.

&&&

Manfaat lain dari proses yang akhirnya membuat perusahaan menjadi tidak ada pemegang saham pengendali adalah berjalannya sistem manajemen. Promosi jabatan sejak level paling bawah sampai CEO dilakukan murni dengan pertimbangan kinerja. Tidak ada lagi pemegang saham yang bisa menjadi raja dan memutuskan sesuatu semau sendiri. Semua pemegang saham hanya  bisa mengusulkan. Termasuk dalam pemilihan direksi dan komisaris. Usulan kemudian dipilih melalui voting para pemegang saham.

Kepentingan utama para pemegang saham adalah kinerja perusahaan. Maka dalam voting mereka akan memilih kandidat yang memiliki track record baik. Telah membuktikan kinerja dan loyalitasnya kepada perusahaan jangka panjang. Bukan orang cabutan atau titipan karena proses politik yang masuk melalui pintu pemegang saham pengendali. Pemerintah yang merupakan pemenang politik sebagai pemegang saham pengendali tentu berkepentingan  melakukan balas budi kepada kontributor kemengannya.

&&&

Pembaca yang baik, begitulah dunia bisnis saat ini. Perusahaan-perusahaan, milik pemerintah maupun swasta,  mesti memiliki core competence dengan dukungan setoran modal terus-menerus dari masyarakat melalui lantai bursa. Seperti DHL. Memang proporsi kepemilikan saham pendiri akan menurun. Tetapi hasilnya akan berkali-kali lipat. Mengapa? Saat pesaham baru menyetor modal, pasti akan ada yang namanya agio saham sebagai kompensasi untuk pesaham lama. Agio saham ini kedudukannya persis seperti laba ditahan yang akan dinikmati semua pesaham, termasuk saham pendiri. Maka, pemegang saham pendiri perusahaan mesti memilih. Tetap memiliki 100% saham tetapi kerdil dan pasarnya digerogoti pemain global  atau membuka diri untuk masuknya modal publik.  Masuknya modal publik berakibat proporsi kepemilikan saham menurun sampai tidak lagi menjadi pesaham pengendali. Terjadi proses korporatisasi terus-menerus sampai menjadi fully public company. Imbalannya adalah menguasai pasar seluruh dunia dengan hasil berlipat-lipat. Tidak ada direksi atau komisaris titipan yang hari-hari ini sedang ramai diperbincangkan warganet. Bagaimana BUMN Indonesia? Anda pilih mana? Mau menjadi seperti DHL?

Diskusi lebih lanjut? Gabung Grup Telegram  atau Grup WA SNF Consulting

Baca juga: Sendyakala BUMN

Oleh Iman Supriyono, konsultan dan CEO SNF Consulting,  http://www.snfconsulting.com