Erick Thohir Jadi Raja Utang atau BUMN Insyaf?

Ada perusahaan tumbuh pesat. Ada perusahaan normal atau bahkan stagnan. Secara finansial sebuah perusahaan bisa disebut tumbuh pesat jika menggelontorkan dana untuk investasi jauh lebih besar dari pada labanya. Atau tepatnya jauh lebih besar dari pada kas yang diperoleh dari operasi. Dan tentu saja dengan syarat investasi itu tepat menyasar revenue and profit driver. Investasi untuk membeli aset yang langsung menghasilkan pendapatan dan laba.

Mestinya BUMN untuk dunia. Menguasai pasar berbagai bangsa melalui korporatisasi. Bukan hanya untuk negeri.

Lalu dari mana memperoleh uang kas yang lebih besar dari laba?  Tentu saja dari luar perusahaan.  Kemungkinannya hanya ada dua. Utang atau ekuitas. Perusahaan yang terus-menerus menambah utang tanpa membuka pintu ekuitas disebut raja utang.

Salah satu yang konsekuensi raja utang adalah melakukan revaluasi aset. Aset properti  misalnya yang perolehannya rendah dievaluasi ulang dengan menggunakan jasa apraisal agar diperoleh nilai pasar terbaru. Tentu saja nilainya meningkat. Sebagai gambaran, tanah di sekitar rumah saya yang tahun 1990-an harganya sekitar Rp 15 ribu per meter persegi kini lebih dari Rp 15 juta. Naik seribu kali lipat.

Revaluasi mengakibatkan perusahaan di atas kertas memiliki “agunan tambahan”. Dengan demikian akan ada ruang tambahan untuk utang. Kucuran utang pun datang. Karena sebenarnya peningkatan aset itu hanya di atas kertas, perusahaan akan menjadi lebih berat secara cash flow. Banyak BUMN mengalami hal ini. Simak tulisan saya tentang Krakatau Steel, Garuda, Semen Indonesia atau Inalum ini misalnya.

Secara lebih detail karakter perusahaan raja utang antara lain adalah: DER (debt to equity ratio) tinggi, akun tambahan modal disetor dalam neracanya kecil atau tidak ada, pemegang saham bersikap seperti politisi yang lebih  mementingkan persentase saham dari pada nilainya, IPO dipandang sebagai tujuan akhir sehingga setelah IPO tidak ada lagi penerbitan saham baru.

Jika “insyaf” dari mindset raja utang, Pertamina bisa hadir di berbagai negeri seperti BP si “BUMN” Inggris ini. Tidak seperti saat ini yang bahkan ladang minyak di dalam negeri pun sekitar 85% ditambang perusahaan asing.  Foto: SPBU BP di yang baru buka di Jl. Pemuda Surabaya, samping kantor SNF Consulting (foto koleksi pribadi)

Untuk tumbuh pesat tanpa menjadi raja utang, sebuah perusahaan harus terus-menerus menerbitkan saham baru. Saya menyebutnya dengan proses korporatisasi. Dalam kondisi perusahaan yang berkinerja baik, investor yang menyetor saham baru harus membayar harga di atas nilai buku. Harus membayar intangible asset seperti para pemegang saham baru Sari Roti pada artikel saya ini. Perusahaan pun menerima uang besar dengan cost of capital murah. Cost of capital rendah inilah yang memungkinkan perusahaan tumbuh pesat dengan melakukan akuisisi di dalam dan luar negeri. Menjadi perusahaan yang menguasai pasar berbagai bangsa. Jika ini dilakukan maka slogan “BUMN untuk negeri” menjadi tidak relevan. BUMN akan hadir di pasar berbagai bangsa. BUMN untuk dunia.

Dalam jangka panjang, perusahaan yang terus-menerus menerbitkan saham baru akan menjadi fully public company tanpa pemegang saham pengendali. Yang ada ada adalah pemegang saham dengan persentase kecil-kecil. Perusahaan akan beroperasi berbasis sistem. Tidak ada “raja” yang bersifat like and dislike. Tidak ada pseudo CEO seperti yang banyak terjadi di BUMN selama ini.

$$$

Erick Thohir baru saja dilantik menjadi menteri BUMN. Melihat rekam jejaknya di Mahaka Media, perusahaan yang dikendalikannya,  dia bukanlah tipe raja utang. Sepanjang sejarahnya, PT Mahaka Media Tbk. yang terlahir dengan Harian Republika itu telah melakukan 5 kali penawaran saham baru. Artinya, perusahaan ini terus menerus membuka masuknya dana dari investor baru melalui pintu ekuitas.

Erick Thohir yang pro korporatisasi kini memegang otoritas terhadap BUMN yang selama ini berkarakter raja utang. Pertanyaannya, siapa mempengaruhi siapa? Apakah Erick Thohir akan mempengaruhi BUMN? BUMN sembuh dari mental raja utangnya? Atau sebaliknya Erick takluk dan tidak berdaya sehingga membiarkan BUMN tetap menjadi raja utang?  Mari kita cermati kemungkinannya.

Pertama, pada siapa kewenangan penerbitan saham baru? Apakah pada menteri BUMN yang secara teknis mewakili pemerintah sebagai pemegang saham pengendali BUMN? Atau pada DPR? Era menteri sebelumnya penerbitan saham membutuhkan persetujuan DPR. Dalam kondisi seperti ini keputusan akan sangat dipengaruhi persepsi anggota dewan terhadap aksi korporasi berupa penerbitan saham baru. Dan berita buruknya sampai saat ini opini masyarakat masih memandang penerbitan saham baru BUMN sebagai sesuatu yang negatif. Seolah pemerintah telah menjual aset negara. Tentu politisi akan berat untuk melawan opini publik seperti ini. Jika ini yang terjadi maka besar kemungkinan Erick Thohir akan tidak berdaya dan kembali membiarkan BUMN berada pada kondisi raja utang.

Konversi utang menjadi ekuitas

Kedua, dalam kondisi seperti di atas Erick bisa saja ngotot. Berjuang keras menyelamatkan BUMN dari kondisi yang makin terpuruk. Dari cash flow yang sudah mencekik leher. Dan penerbitan saham baru secara terus-menerus akan menjadi alternatif satu-satunya. Namun demikian, jika ini terjadi, mereka-mereka yang tidak setuju dengan langkah Erick akan mencari-cari celah kelemahan Erick. Kinerja PT Mahaka Media yang empat tahun terakhir ini rugi akan mudah “digoreng”  menjadi senjata yang mematikan bagi langkah Erick. Mereka tidak akan peduli lagi bahwa perusahaan yang dikendalikan Erick ini memang menghadapi disrupsi media cetak. Harian Republika dan Golf Digest yang merupakan tulang punggung Mahaka Media tidak berdaya melawan disrupsi sebagaimana yang juga dialami oleh media cetak lain. Golf Digest sudah berhenti terbit.

Ketiga, Erick adalah orang baru di bidang politik. Tentu ia butuh proses pembelajaran yang luar biasa menghadapi para politisi yang sudah malang melintang dengan pengalaman panjang. Apalagi politik itu berbalut birokrasi yang rigid dan penuh jebakan. Kasus Karen Agaustiawan di Pertamina bisa terjadi pada Erick. Ini akan makin menjadi hambatan luar biasa bagi Erick untuk bergerak. Tentu saja lebih aman bagi Erick untuk tidak melawan arus. Apalagi melawan arus mindset raja utang.  Pasti akan sangat berat.

Sebagai gambaran, keputusan seperti Akusisisi Freeport oleh Inalum  atau Holcim Indonesia oleh Semen Indonesia dengan dana utangan itu secara matematik finansial tidak layak. Tetapi tetap harus jalan sebagai sebuah keputusan politik. Yang seperti ini Rini Soemarno sebagai menteri BUMN dengan latar belakang orang keuangan pasti sangat faham. Tetapi tetap harus dilakukan sebagai sebuah keputusan politik. Berat.

Nah, dengan tiga alasan itu, tebakan saya, Erick lah yang justru akan mengikuti mindset raja utang ala BUMN. Erick justru harus ikut arus. Bukan BUMN yang “insyaf”. Ini kesimpulan logis yang saya sendiri berharap tidak terjadi. Saya ingin BUMN yang insyaf dari mindset raja utangnya. Saya berharap semoga BUMN kuat seperti DHL-nya Jerman atau Embraer-nya Brazil. Bagaimana pendapat Anda?

*)Artikel ke-233 ini ditulis pada tanggal 24-26 Oktober 2019 di sela-sela  perjalanan Surabaya-Palembang-Lampung-Jakarta-Blitar oleh Iman Supriyono, CEO SNF Consulting