Category Archives: Uncategorized

Tanggal 3 Desember lalu tersiar berita bahwa Wijaya Karya alias WIKA, BUMN konstruksi, akan menerbitkan global bond senilai sekitar Rp 5-6 triliun.  Dana utangan tersebut akan digunakan untuk melunasi utang sebelumnya yaitu obligasi global juga yang akan jatuh tempo pada Januari 2021.

Menerbitkan obligasi global bisa dianggap keren oleh sebagian orang. Dipercaya oleh para pemodal di London. Berarti perusahaan BUMN itu bonafid. Benarkah?  Mari kita cermati rapotnya. Birukah? Merahkah? Tentu saja dari laporan triwulan ketiga perusahaan konstruksi itu.

Sampai triwulan ketiga 2019, Wika membukukan pendapatan Rp 18 triliun. Angka ini turun 13% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 21 triliun. Penurunan pendapatan ini juga berakibat penurunan laba kotor dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 2,3 triliun. Laba usaha turun dari Rp 1,7 menjadi Rp 1,6 triliun. Semua menunjukkan penurunan. Tetapi laba bersih naik dari Rp 1 triliun menjadi Rp 1,6 triliun. Faktornya adalah karena pendapatan lain-lain Rp 39 miliar dari tahun sebelumnya minus Rp 579 miliar.

Bagaimana dari posisi keuangannya? Aset Wika per 31 September adalah Rp 63 triliun alias naik 7% dari posisi periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 59 triliun. Aset sebesar itu diperoleh dari ekuitas (modal sendiri) sebesar Rp 18 triliun. Sisanya sebesar Rp 44 triliun berasal dari utang. Rasio utang terhadap ekuitas adalah 2,44. Utangnya 2,44 kali lebih besar dibanding modal sendiri.

Sehat atau tidak? Mari kita amati lebih dalam. Kita cermati laporan arus kas untuk 9 bulan yang berakhir 31 September tahun ini. Dari kaca mata laba rugi memang perusahaan ini membukukan laba bersih seperti tersebut  di atas. Namun demikian laba itu tidak berupa uang kas. Laporan kas operasionalnya justru minus sebesar Rp 3,8 triliun.  Pendapatan yang di laporan laba rugi dibukukan sebesar Rp 18,2 triliun hanya diterima berupa kas Rp 15,3 triliun. Dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok, gaji direksi dan karyawan, bunga dan pajak akhirnya kas operasional Wika minus Rp 3,8 triliun itu. Kondisinya lebih buruk dibanding tahun lalu yang juga minus Rp 3,7 triliun.

Sementara itu, di sisi lain Wika juga harus menggelontorkan kas untuk investasi sebesar Rp 5,6 triliun. Total minus Rp 4,3 triliun. Minus sebesar itu ditambal dengan menambah utang. Tahun lalu bahkan kondisinya lebih parah karena harus menambal minusnya arus kas operasional plus investasi dengan menambah utang sebesar Rp 5,5 triliun.

Mencermati lebih dalam lagi tentang utang ini kita akan lebih mendapatkan gambaran betapa pusingnya manajemen Wika. Dalam sembilan bulan harus membayar utang bank jangka pendek senilai Rp 15,2 triliun. Untuk membayarnya Wika harus berhutang jangka pendek lagi senilai Rp 16,9 triliun.

Utang jangka pendeknya kepada banyak sekali bank. Sekedar menyebut beberapa diantaranya: Bank Mandiri Rp 276 miliar, BNI Rp 243 miliar, BRI 201 miliar, Bank Exim 185 miliar, SMF 24 miliar, BTPN 4,5 triliun, Bank DKI Rp 600 miliar, Bank of Tokyo Rp 500 miliar, Maybank Rp 500 miliar, Shinhan Bank Rp 200 miliar, Bank DBS Rp 200 miliar….dan masih banyak lagi. Jari saya lelah untuk menuliskan semuanya hehehehe.

Untuk utang jangka menengah tidak kalah seru. Wika berutang berupa Global Bond dalam satuan Rupiah. Nilainya adalah  Rp 5,4 triliun. Utang akan jatuh tempo pada bulan Januari tahun 2021 dengan tingkat bunga 7,7%. Utang ini dicatatkan di London Stock Exchange. Masih ada lagi 3 obligasi jangka menengah (MTN, mid term note) yang akan jatuh tempo sampai tahun 2021 total sebesar Rp 955 miliar.

Untuk menyelesaikan utang jatuh tempo itulah Wika harus berutang lagi yang rencananya akan dilakukan melalui penerbitan  obligasi global di London juga dengan nilai Rp 5-6 triliun seperti pada berita yang saya sebut di awal.

Ada yang memandang bahwa menerbitkan obligasi global di London Stock Exchange adalah bukti kredibilitas perusahaan. Tetapi dalam bahasa sederhana langkah itu tidak lebih dari apa yang oleh orang awam disebut gali lobang tutup lobang. Menyelesaikan utang dengan utang lagi yang lebih besar.

Untuk utang bank saya sampai tidak sanggup menuliskannya satu-satu. Itu semua akan jatuh tempo dalam satu tahun dan harus ditambal dengan utang berikutnya. Untuk obligasi juga begitu. Bahkan obligasi adalah gong-nya. Itulah betapa rumitnya manajemen Wika akibat utang yang berlebih. Tiada hari tanpa memikirkan jatuh tempo utang. Tiada hari tanpa gali lobang tutup lobang. Itulah BUMN negara sampean. Negara saya juga hehehehe.

Apakah tidak ada solusi? Jika mau solusinya adalah dengan menerbitkan saham baru. Menguangkan intangible asset untuk mendapatkan modal murah tanpa bunga. Mungkinkah? Mari kita lihat kemungkinannya. Nilai seluruh saham Wika hari ini adalah Rp 16,9 triliun. Pemerintah masih pegang 65,5%. Misalkan Wika menerbitkan saham baru sebesar 40% maka akan diperoleh dana sekitar Rp 6,76 triliun. Masih jauh dari total utang Rp 44 triliun.

Andai saja Wika diperbolehkan menerbitkan saham sebesar itu untuk membayar utang, sisa utangnya juga masih selangit. Sisa utang masih Rp 37,24 triliun. Rasio utang terhadap modal sendiri (DER) masih 1,50. Masih berat juga.

Penerbitan saham sebesar itu artinya pemerintah bukan lagi menjadi pesaham pengendali. Saham pemerintah terdilusi hingga hanya tersisa 42%. Pasti masyarakat akan ribut. Pemerintah akan dicap menjual aset negara. Walaupun sebenarnya yang dijual itu adalah saham baru alias “tanda tangan notaris”. Saham pemerintah tetap sejumlah 5,87 miliar lembar. Tidak ada selembar pun aset negara yang dijual. Tetapi banyak orang tidak faham hal ini.  Artinya, penerbitan saham itu juga amat sulit untuk dilakukan. Jadi itulah kondisi Wika. Masalah besar yang nyaris tanpa solusi. Tiada hari tanpa memikirkan uang jatuh tempo. Tiada hari tanpa gali lobang tutup lobang. Itulah BUMN negara sampean. Negara saya juga hehehehe.

Diskusi lebih lanjut? Gabung Grup Telegram  atau Grup WA SNF Consulting

*)Artikel ke-240 ini ditulis di kantor pusat SNF Consulting pada tanggal 5 Desember 2019 oleh Iman Supriyono, CEO SNF Consulting.

Berhentilah membaca buku. Berhenti! Sumbangkan buku Anda ke  perpustakaan. Kalimat ini disampaikan dengan tegas. Mantab. Tanpa ada keraguan sedikitpun. Laa roiba fiih.

Yang menyampaikan bukan orang sembarang. Dialah pak Dahlan Iskan. Orang yang jati dirinya tidak perlu saya jelaskan lagi. Orang yang pagi itu diundang untuk memberikan inspirasi bisnis kepada 200 lebih peserta Muhammadiyah International Business Forum di Denpasar.

Nasihat itu disampaikan dengan terlebih dahulu meminta salah seorang audiens naik ke panggung. Ia adalah seorang pengusaha real estate usia tiga puluh sekian tahun. Pemuda itu telah berdialog dengan Pak Dahlan Iskan malam  hari sebelumnya. Disampaikan bahwa membaca adalah kebiasaan sehari-hari sang pemuda.

Berapa jam sehari waktu yang Anda habiskan untuk membaca? Mengapa tidak Anda manfaatkan waktu itu  untuk menjual rumah dagangan yang belum laku? Saya tidak mau lagi berbicara dengan Anda sebelum berhenti membaca. Itu kalimat tajam Pak Dahlan. Dari samping Pak Dahlan saya melihat sang pemuda hanya tersenyum-senyum.

Demi mendengar nasihat itu, saya yang pagi itu menjadi host acara jadi ingat nasihat Pak Dahlan yang lain. Nasihat ini diceritakan oleh kawan Jawa Pos. Katanya, saat ada anak buah Pak Dahlan yang minta izin kuliah lagi, beliau melarangnya. Anda sudah sarjana. Anda dulu kuliah untuk bekerja. Sekarang sudah bekerja kok kuliah lagi. Tidak usah. Kerja saja  yang baik. Demikian kira-kira sikap Pak Dahlan.

Berhenti membaca adalah nasihat yang paradoks. Audiens pada terkaget-kaget. Tetapi sesungguhnya nasihat itu adalah konsisten dengan nasihat tentang kuliah lagi itu. Nasihat yang menurut saya sangat dibutuhkan oleh para pelaku bisnis. Juga oleh masyarakat Indonesia yang memang menurut saya sudah terlalu banyak bersekolah.

Setiap kali ditanya oleh kawan-kawan praktisi tentang kuliah S2 atau S3, saya selalu mencegahnya. Alasannya kurang lebih sama dengan yang disampaikan pak Dahlan pagi itu. Sekolah S2 atau S3 itu mubadzir bagi kawan-kawan praktisi. Kemubadziran itu kawannya setan. Baca tulisan saya khusus tentang hal ini.

Manusia bisa dikelompokan menjadi dua golongan. Praktisi dan ilmuwan. Dalam hal membaca, praktisi berbeda dengan ilmuwan. Praktisi membaca untuk dipraktekkan  dalam profesinya. Polanya adalah baca-praktek-baca-praktek-baca-praktek dan seterusnya. Maka, nasihat paradoks itu tepat sekali disampaikan kepada siapa saja para praktisi. Praktisi yang belum mempraktekkan apa-apa yang dibacanya. Dalam kondisi demikian, berhenti membaca adalah keharusan. Praktekkan dengan baik apa yang telah dibaca. Setelah itu baru membaca lagi.

Saya sebagai host bersama Pak Dahlan Iskan sebagai nara sumber di acara Muhammadiyah International Business Forum di Denpasar akhir November 2019. Foto karya Budi Wahyu Mahardhika, konsultan SNF Consulting.

Ilmuwan membaca untuk memahami fenomena alam. Bisa di laboratorium. Bisa juga di alam luas. Konteksnya adalah meneliti untuk menghasilkan karya ilmiah. Sebagai  konsultan saya berada di posisi ini. Setiap hari saya membaca segala sesuatu tentang perusahaan. Hasilnya saya simpulkan berupa tulisan. Tiap hari menerus. Sudah ribuan artikel saya publikasikan. Tulisan itu kemudian dibaca oleh para praktisi bisnis. Dibaca untuk dipraktekkan.

Contoh hasil membaca saya adalah apa yang kemudian saya beri nama korporatisasi. Saya tidak menemukan konsep ini pada buku-buku manajemen yang diajarkan di kampus-kampus bisnis saat ini. Mengapa? Karena kampus-kampus bisnis berkiblat pada literatur bisnis Barat terbaru. Sememtaraa di dunia bisnis USA-Eropa korporatisasi itu sudah terjadi dua abad lalu. Prosesnya sudah tuntas beberapa puluh tahun lalu. Hasilnya adalah perusahaan seperti Chevron, BP, Unilever, Ford, Boeing, Nestle, Danone, Airbus, JP Morgan Chase dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan fully public company.

Saya menemukannya justru dari membaca sejarah dan data finansial ratusan bahkan ribuan perusahaan. Rentang waktunya tidak kurang dari dua abad terakhir. Mereka berproses dari perusahaan keluarga. Dari didirikan dan dimiliki oleh sebuah keluarga menjadi  korporasi. Temuan itu kemudian saya tuliskan. Sudah bertahun-tahun tiap hari saya menulis. Karena memang itulah kerja saya di SNF Consulting, consulting firm  yang saya dirikan.

Lalu siapa yang membaca? Bukanlah para praktisi bisnis telah dilarang membaca oleh Pak Dahlan? Betul. Semua pelaku bisnis memang tidak boleh membaca tulisan saya. Larangan keras.

Namun demikian, setiap larangan selalu mengandung perkecualian. Termasuk larangan membaca tadi. Tulisan-tulisan saya tidak boleh dibaca oleh pelaku bisnis siapapun. Perkecualiannya adalah pelaku bisnis yang perusahaannya belum melakukan korporatisasi atau korporatisasinya belum tuntas dan berminat kuat untuk melakukannya.

Ciri perusahaan yang korporatisasinya sudah tuntas adalah seperti Chevron, Nestle, McDonald’s dan sejenisnya itu. Ada dua ciri utama. Pertama adalah telah menguasai pasar hampir semua negara di dunia. Menguasai pasar lebih dari 200 negara. Perusahaan yang aman dari risiko politik karena omzet rata-rata dari satu negara kurang dari 1%. Bahkan perang dunia pun tetap aman karena yang terlibat perang tidak akan lebih 10 negara.

Ciri kedua adalah tidak adanya pemegang saham pengendali. Ini terjadi bukan karena pendirinya menjual saham yang dimilikinya. Tetapi karena perusahaan terus-menerus menerbitkan saham baru untuk modal ekspansi pasar sampai 200 negara tadi. Organik maupun anorganik melalui akuisisi dan merger. Perusahan pun membesar. Sistem terbentuk sempurna karena level jabatannya menjadi belasan bahkan lebih. Persis seperti level jabatan di tentara pada tulisan ini.

Itulah mengapa materi korporatisasi tidak diajarkan di kampus-kampus bisnis yang berkiblat pada literatur Barat saat ini. Karena memang korporatisasi mereka telah tuntas berpuluh-puluh tahun lalu. Mereka sudah menguasai pasar 200-an negara. Nilainya sudah ribuan triliun sehingga tidak ada yang sanggup memilikinya sampai menjadi pesaham pengendali. Mereka telah menjadi fully public company. Mereka telah menjayakan bangsanya di kancah bisnis internasional yang analog pertandingan sepak bola. Bagaimana perusahaan tempat Anda berkarya? Sudah melaksanakan nasihat paradoks Pak Dahlan Iskan?
Diskusi lebih lanjut? Gabung Grup Telegram  atau Grup WA SNF Consulting

*)Artikel ke-239 ini ditulis di Denpasar di tengah-tengah acara Muhammadiyah International Business Forum pada tanggal 25-27 Nopember 2019 oleh Iman Supriyono, CEO dan pendiri SNF Consulting.

Bagaimana jika Ahok diangkat menjadi CEO alias  dirut Pertamina?  Bagaimana kalau sebagai komisaris utama? Bahasan dari kaca mata politik sudah banyak. Saya akan membahasnya dari kacamata manajemen dan strategi  perusahaan. Mari…..

Sebagai perusahaan, Pertamina bersaing dengan oil & gas company yang lain. Persaingan ada di hulu dan hilir. Di hilir misalnya kini sudah muncul SPBU Shell, Petronas, dan BP. Karena persaingan sudah dibuka maka tidak tertutup kemungkinan untuk masuknya pesaing-pesaing lain di sektor ritel BBM.Tetapi paling tidak untuk sementara kita masih bisa bernafas lega karena sampai saat ini logo pertamina masih sangat mendominasi SPBU dimana-mana.

SPBU BP di samping kantor SNF Consulting di Jl. Pemuda Surabaya. Foto diambil dari gedung parkir lantai 2 oleh penulis.

Bagaimana dengan sektor hulu. SNF Consulting, consulting firm tempat saya berkarya, pernah menelusuri datanya tahun lalu dan menemukan bahwa 84% ladang minyak kita ditambang oleh perusahaan-perusahaan asing. Silakan baca detailnya di tulisan ini.

Mengapa Pertamina kalah di hulu? Paling tidak ada dua  faktor penting. Pertama adalah Efisiensi. Kedua adalah kapabilitas CEO. Tentang efisiensi ini jika diurut-urut ujungnya adalah cost of capital. Sebagai gambaran, jika ada peluang menambang ladang minyak baru, kriteria kelayakan BP adalah ROI sebesar 3,58%. Artinya, jika menginvestasikan dana Rp 100 triliun untuk ladang minyak baru, BP hanya dituntut hasil sebesar Rp 3,58 per tahun. Bahkan kalau dihitung secara cash flow investor hanya 0,062%. Artinya, Investasi menggelontorkan kas Rp 100 triliun disebut layak jika tiap tahun mampu menghasilkan uang kas sebesar  62 miliar. Angka-angka itu adalah didasarkan pada data finansial BP hari ini. Angka itu dicapai karena BP melakukan korporatisasi.  Membuka pintu bagi masuknya dana ekuitas.

Karateka sabuk putih harus mengawasi karateka sabuk hitam?

Bagaimana Pertamina? Memperhatikan laporan keuangan dan strategi Pertamina selama ini, sumber pendanaan BUMN ini adalah utang. Ini terjadi karena Pertamina tidak melakukan korporatisasi. Jika ada peluang ladang minyak baru, Pertamina harus pinjam bank atau obligasi. Jika tingkat bunga 10% artinya proyek penambangana baru layak jika menghasilkan ROI diatas 10%. Investasi Rp 100 triliun misalnya baru layak jika mampu menghasilkan laba Rp 10 triliun per tahun.

Jika utang bank tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 5 tahun artinya proyek baru layak jika tiap tahun mampu menghasilkan uang kas 30%. Rinciannya,  10% untuk bunga dan 20% untuk cicilan pokok. Investasi menggelontorkan kas Rp 100 triliun baru akan layak jika mampu menghasilkan kas Rp 30 triliun per tahun.

Setiap proyek apapun harus melalui studi kelayakan. Dan ujung dari analis studi kelayakan adalah itung-itungan finansial seperti itu. Sebuah ladang minyak yang sangat layak menurut hitungan BP menjadi sangat tidak layak menurut Pertamina. Perbedaanya adalah pada syarat ROI dan arus kas seperti di atas. Inilah penyebab kekalahan telak pertamina dalam perebutan kesempatan mengoperasikan ladang-ladang minyak di tanah air.  Apa lagi di luar negeri. Tulisan pada link ini menjelaskannya faktor pertama ini lebih detail.

Bagaimana dengan  kapasitas CEO sebagai faktor kedua? Mari kita cermati CEO lima pesaing utama Pertamina. Pesaing pertama adalah Shell atau lengkapnya Royal Dutch Shell. Perusahaan beromset USD 382,6 miliar (IDR 5 383 triliun) ini dipimpin oleh Bernardus Cornelis Margriet van Beurden. Warga Negeri Belanda  kelahiran 1958 ini telah bergabung di Shell sejak  1983. Insinyur kimia Delft University of Technology ini diangkat menjadi CEO sejak 2014 alias setelah 31 tahun malang melintang di Shell dari nol dengan penempatan di berbagai posisi hulu maupun hilir di lokasi berbagai penjuru dunia. Kini ia telah 5 tahun berada pada posisi tertinggi.

Pesaing kedua adalah Exxon Mobil. Perusahaan yang telah berpengalaman panjang ladang-ladang minyak tanah air ini dipimpin oleh Darren Woods. Pria kelahiran 1964 ini telah bekerja di Exxon Mobil sejak 1992. Insinyur elektro Texas AM University dan MBA Kellogg School of Management  ini diangkat  menjadi CEO setelah 24 tahun mengabdi di perusahaan oil n gas terbesar kedua dunia ini (berdasarkan laba, omzet, aset dan kapitalisasi pasar). Tentu  nol dan melalui jenjang kaderisasi melalui berbagai posisi di lokasi berbagai negara. Kini ia telah memegang kendali perusahaan beromset USD 382,6 millar (IDR  5 383 triliun) ini selama 3 tahun.

Pesaing ketiga adalah Chevron. Perusahaan oil and gas terbesar ketiga dunia yang juga telah punya sejarah panjang di pertambangan minyak RI  ini dipimpin oleh Michael K Wirth. Pria berkebangsaan USA ini telah mengabdi di Chevron sejak lulus kuliah tahun 1982. Insinyur teknik kimia University of Colorado ini diangkat menjadi CEO pada tahun 2017 alias setelah 35 tahun malang melintang melalui jenjang kaderisasi yang ketat di perusahaan beromset USD 158,7 miliar (IDR 2 226 triliun).

Pesaing keempat adalah PetroChina. Perusahaan oil and gas terbesar keempat dunia ini dipimpin oleh Yi Lin Wang. Insinyur ini telah 35 tahun malang melintang di oil and gas di berbagai posisi sebelum diangkat menjadi pimpinan perusahaan beromset USD 322,8 miliar ini pada tahun 2015.

Pesaing kelima adalah BP. Perusahaan asal Inggris ini dipimpin oleh Robert W Dudley. Pria kelahiran USA 1955 ini bergabung ke BP sejak 1979. Warga negara USA dan UK ini diangkat menjadi CEO sejak 2010 alias setelah 31 melalui jalur pengkaderan di berbagai posisi. Alumni teknik Kimia University of Illinois dan MBA dari Southern Methodist University ini telah memegang tampuk pimpinan tertinggi perusahaan oil & gas terbesar ke-5 dunia selama 9 tahun.

$$$

Belakangan ini santer diberitakan diberbagai media bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan diposisikan sebagai pejabat Pertamina. Jika sebagai pejabat eksekutif tertinggi berarti adalah direktur utama alias CEO. Bagaimana Ahok dibanding Bernardus Cornelis Margriet van Beurden, Darren Woods, Michael K Wirth, Yi Lin Wang, dan Robert W Dudley sebagaimana uraian di atas? Yang jelas Ahok sama sekali belum pernah berkarir di perusahaan minyak. Nol pengalaman.  Nol keahlian. Memang bisa saja orang melakukan proses pembelajaran. Tetapi pesaing-pesaingnya telah menjalani pembelajaran 30 tahun lebih. Jika dipaksakan, inilah faktor kedua mengapa Shell dan kawan-kawan kini menguasai 84% ladang minyak tanah air. Selain itu, ini juga akan mengacaukan kaderisasi dan sistem manajemen seperti di tulisan ini.

Bagaimana jika Ahok diposisikan sebagai komisaris? Tugas komisaris ada dua.  Tugas pertama adalah pengawasan terhadap tugas stratejik direksi. Tugas kedua adalah pengawasan terhadap tugas administratif direksi. Dua tugas ini hanya mungkin dilakukan dengan baik jika komisaris memiliki kemampuan stratejik dan administratif paling tidak setara direksi. Jik tidak akan seperti karateka sabuk putih yang harus mengawasi sabuk hitam. Baca tulisan saya tentang tugas stratejik dan administratif direksi dan komisaris pada link ini untuk lebih detail.

Pembaca yang baik, saat muda saya digembleng di Pramuka. Bahkan menjadi pembina Pramuka.  Saya  sangat cinta Indonesia. Saya sangat ingin Indonesia unggul di percaturan antar bangsa. Sebagai konsultan manajemen saya tahu bahwa ujung tombak daya saing negara adalah berada  pada perusahan-perusahaan di negara itu. Maka saya ingin Pertamina unggul. Saya kira Anda para pembaca pun demikian. Ingin agar Pertamina mampu menambang 84% ladang minyak tanah air yang kini ditambang Shell dan kawan-kawan. Bahkan lebih dari itu, Pertamina bisa menambang ladang-ladang minyak di berbagai negara seperti Shell, ExxonMobil, Chevron, PetroChina dan BP.

Jika kita tidak berbenah, kedua faktor diatas akan menjadi dua kemustahilan Pertamina. Cost of capital akan kemustahilan pertama Pertamina. Jika dipaksakan, Ahok  akan menjadi kemustahilan kedua. Kemustahilan dalam mengalahkan Shell, ExxonMobil, Chevron, PetroChina dan BP. Sebagai catatan, kemustahilan Ahok ini  juga berlaku untuk siapapun yang ditunjuk menjadi CEO atau komisaris Pertamina yang tidak selevel dengan 5 CEO pesaing Pertamina di atas. Semoga bangsa ini bisa mengikis dua kemustahilan itu. Agar Pertamina unggul. Di tanah air maupun di negeri orang. Merdeka!

Baca Juga: Pertamina, IPO anak perusahaan?

Diskusi lebih lanjut? Gabung Grup Telegram  atau Grup WA SNF Consulting

Artikel ke-238 ini ditulis pada tanggal 16 Nopember 2019 di SNF Consulting House of Management oleh Iman Supriyono, CEO SNF Consulting.

Semalam saya sholat isya di Masjid kampus Universitas Bhayangkara. Masjid kampus yang juga dikenal dengan Ubhara ini saya pilih karena lokasinya dekat dengan Pizza Hutt DBL, tempat saya ada pertemuan dengan kolega bisnis dan klien SNF Consulting dari luar kota sore itu. Di masjid tersebut saya ketemu dengan beberapa kawan aktivis Indonesia Islamic Business Forum alias IIBF. Kebetulan komunitas dibawah pimpinan Bung Heppy Trenggono ini memang sedang ada acara nasional di gedung DBL.

Demi bertemu dengan aktivis komunitas bisnis, terjadilah diskusi kecil di sela-sela sholat berjamaah. Sampailah pada diskusi seputar “Beli Jawa Timur”. Ini adalah topik utama dalam event yang dihadiri para aktivis IIBF dari berbagai daerah tersebut. Terjemahan lokal dari semangat “Beli Indonesia”.

Beli Indonesia dalam sisi sebagai produsen tidak bisa dilakukan oleh UKM atau UMKM

Diskusi singkat tetapi lumayan seru. Sebagai orang strategic management yang sehari-hari terbiasa menerjemahkan pemikiran stratejik menjadi angka keuangan, saya pun ada pertanyaan. Tentu saja tentang “Beli Jawa Timur” dan “Beli Indonesia” itu tadi.  Di benak saya, “Beli Jawa Timur” bisa diterjemahkan dalam dua sudut pandang. Sudut pandang produsen dan sudut pandang konsumen.

Menerjemahkan semangat beli Indonesia butuh korporasi besar yang prosesnya dibangun melalui proses korporatisasi

Sudut pandang konsumen artinya adalah bahwa saat menjadi konsumen semaksimal mungkin kita membeli segala sesuatu yang dihasilkan oleh produsen Jawa Timur. Jika kita akan mendaki gunung dan butuh mie instan misalnya, kita akan membeli Mie Sedaap, bukan Indomie. Kenapa? Karena Mie Sedap adalah produk perusahaan Jawa Timur. Indomie bukan.  Ke mall untuk jalan-jalan misalnya kita akan memilih TP daripada Grand City dengan alasan yang sama. Ruang pertemuan untuk IIBF memilih DBL dari Jawa Pos yang Jawa Timur dari pada Diandra-nya Kompas Gramedia yang bukan Jawa Timur.  Minum kopi saset milih Kapal Api daripada Nescafe yang milik Nestle. Nestle bukan Jawa Timur. Nestle Swiss. Demikian kira-kira terjemahan secara konsumen.

Tetapi menurut saya terjemahan dalam sudut pandang konsumen kurang menarik bagi komunitas entrepreneur. Lebih menarik adalah dari sudut pandang produsen. Sudut pandang pelaku ekonomi yang memproduksi barang dan jasa. Nah, dalam konteks ini saya melontarkan sebuah pertanyaan kepada kawan aktivis IIBF itu. Katakan di sektor properti. Di Jawa Timur ada perusahaan properti yang cukup disegani secara nasional. Namanya Pakuwon Jati. Yang disebut “Beli Jawa Timur” dalam kaca mata produsen adalah membeli Pakuwon Jati sebagai sebuah perusahaan. Mengingat perusahaan pemilik Tunjungan Plaza dan lain-lain ini sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, harganya bisa langsung di cek. Saat ini harga 100% saham perusahaan berkode PWON ini adalah Rp 27,93 triliun.

Beli Jawa Timur secara konsumen artinya memilih Coffee Toffee atau Excelso dari pada Starbucks untuk ngopi. Coffee Toffee dan Excelso perusahana asli Jawa Timur. Starbucks dari USA.  Tetapi bagi para entrepreneur, lebih menarik menerjemahkannya secara produsen. Beli perusahaannya.  Anda siap?

Sampean siap? Sudah punya duitnya? Ini pertanyaan terakhir saya kepada kawan aktivis IIBF ini sebelum akhirnya berpisah karena saya harus segera meninggalkan masjid di kawasan gedung DBL untuk sebuah pertemuan lain.  Jika sudah siap ayo segera dinego untuk dibeli. Semoga kawan-kawan IIBF sudah menyiapkan strategi atau paling tidak road map untuk melakukannya. Masih banyak perusahaan-perusahaan lain dari Jawa Timur yang produknya dikenal dan dipakai luas di masyarakat. Maspion, Sampoerna, Gudang Garam, Mas Murni Indonesia alias Hotel Garden Palace, Jawa Pos, dan masih banyak lagi. Apalagi jika diperluas menjadi “Beli Indonesia” yang berarti adalah perusahaan-perusahaan yang  yang melayani kebutuhan barang dan jasa di negeri ini.  Supaya  “Beli Jawa Timur” dan “Beli Indonesia” tidak menjadi hanya sekedar semangat. Sekedar slogan. Tetapi menjadi sebuah langkah stratejik yang diterjemahkan sampai aspek finansial. Dan itu artinya adalah bahwa perusahaan-perusahaan besutan teman-teman IIBF melakukan korporatisasi, baik di lantai bursa maupun di luar lantai bursa. Beli Jawa Timur, Beli Indonesia, Anda siap?

Diskusi lebih lanjut? Gabung Grup Telegram  atau Grup WA SNF Consulting

Baca ini untuk mempersiapkan diri:
Enam pilar kemerdekaan ekonomi
Korporatisasi langkah demi langkah
Investment Company

*) Artikel ke-237 ini ditulis oleh Iman Supriyono di SNF House of Management yang berlokasi di Kota Pahlawan pada tanggal 9 Nopember 2019.

Hari ini tagar #GerakanBelanjaWarungTetangga menjadi trending topic di Twitter. Saya pun tertarik menggerakkan 10 jemari saya di keybord laptop. Belanja di warung tetangga memang nampak sangat bagus. Heroik. Tetapi ada pertanyaan menarik. Jika Anda juga memiliki warung, mana lebih utama, berlanja di warung tetangga atau di warung anda sendiri?

Trending topik itu bisa muncul karena korporatisasi belum  menjadi mindset umum. Ekonomi berjamaah belum menjadi kerangka pikir umum. Yang ada adalah sebaliknya, bisnis perseorangan. Infirodhi dalam bahasa arab. Bisnis sendiri-sendiri.

Misalnya Anda membutuhkan air minum kemasan dan camilan. Di sekitar rumah Anda ada dua warung. Yang satu adalah milik pak Fulan, tetangga Anda. Satunya lagi Alfamart. Dengan doktrin “Belanja warung tetangga” maka dengan mudah Anda akan memilih belanja di warung pak Fulan. Beres.

Tetapi semua orang tahu bahwa Alfamart adalah perusahaan publik. Siapa saja bisa menjadi pemegang saham dengan membelinya di lantai bursa. Siapa saja yang memiliki saham akan menikmati dividen dari laba toko yang gerainya berjumlah sekitar 16 ribu tersebut.

Jika Anda memiliki saham Alfamart dan kemudian memilih belanja di warung pak Fulan, Anda tidak akan menikmati laba dari toko pak Fulan. Sebaliknya, jika Anda memutuskan belanja di Alfamart, uang yang belanja tersebut akan tercatat di laporan

an keuangan Alfamart sebagai pendapatan. Sekitar 17% dari uang yang Anda belanjakan itu akan menjadi laba kotor. Laba kotor dari seluruh toko Alfamart kemudian digunakan untuk membayar gaji pegawai, sewa gedung, membayar listrik dan sebagainya.

Sisa setelah semua biaya dibebankan namanya laba. Laba itu adalah hak Anda sebagai pemegang saham. Artinya laba atas pembelian air kemasan dan camilan tadi akan jatuh ke tangan Anda sendiri. Tentu saja dibagi dengan pemegang saham lain sesuai proporsi kepemilikannya. Sebagian laba akan dibagikan sebagai dividen, sebagian dibiarkan di perusahaan untuk ekspansi berikutnya.  Proporsi dividen dari laba diputuskan dalam RUPS. Anda dan semua pemegang saham sekecil apapun akan diundang dalam RUPS.

Dalam ekonomi modern, semua orang, apapun profesinya menyisihkan sebagian pendapatannya untuk investasi. Paling tidak sekitar 10% pendapatan. Uang itu kemudian diinvestasikan dengan prinsip “jangan taruh telormu pada satu keranjang”. Saham adalah salah satu bentuk investasi yang memiliki daya tampung paling besar dibanding sarana investasi lain termasuk properti.

Jika butuh AMDK, dimana Anda berbelanja? Di warung tetangga atau di warung sendiri?

Yang disebut bebas finansial adalah orang yang pendapatan dividen dan investasi lain cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ekonomi seperti ini setiap perusahaan akan terdorong untuk terus menerus membesar menampung dana investasi masyarakat. Seperti Alfamart itu. Dari ekuitas (modal sendiri) Alfamart Rp 6,018 triliun, yang berasal dari pendiri hanya sekitar Rp 200 miliar. Selebihnya berasal dari para pemegang saham non  pendiri dan laba ditahan.  Alfamart adalah milik ribuan bahkan jutaan orang. Termasuk saya juga punya sahamnya walaupun tidak besar. Itulah yang menjelaskan kenapa Alfmart yang 11 tahun lebih muda dari pada Indomaret tetapi kini jumlah gerainya hampir sama. Alfamart menerapkan konsep ekonomi berjamaah dalam alam modern. Alfamart melakukan korporatisasi. Indomaret sampai saat ini belum.

Bagaimana? Jelas kan? Kembali ke pertanyaan tadi, jika Anda pemegang saham Alfamart seperti saya, pilih mana? Belanja di warung tetangga atau warung sendiri?

Diskusi lebih lanjut? Gabung Grup Telegram atau Grup WA SNFConsulting

*)Artikel ke-236 ini ditulis pada tanggal 7 Nopember 2019 oleh Iman Supriyono di kantor pusat SNF Consulting 

Prajurit dua, prajurit satu, prajurit kepala, kopral dua, kopral satu, kopral kepala, sersan dua, sersan satu, sersan kepala, sersan mayor, pembantu letnan dua, pembantu letnan satu, letnan dua, letnan satu, kapten, mayor, letnan kolonel, kolonel, brigadir jenderal, mayor jenderal, letnan jenderal, jenderal, jenderal besar. Total ada 23 tingkatan pangkat. Atau 22 jika jenderal besar yang merupakan pangkat kehormatan tidak dihitung. Inilah jenjang kepangkatan TNI.

Jenderal adalah orang yang paling paham tentang ketentaraan. Paham dengan baik masalah-masalah internal ketentaraan. Paham juga hubungan ketentaraan dengan pihak-pihak luar. Pendek kata jenderal adalah orang yang paling top tentang ketentaraan. Sebaliknya prajurit dua, prada, adalah orang yang memiliki ketrampilan, keahlian dan pemahaman paling dasar tentang ketentaraan. Jika diberi skor antara 1-100, seorang jenderal skornya 100, prajurit dua mungkin sekitar 5. Jauh sekali gap nya.

Dengan gambaran skor di atas, gap skor antara jenderal dengan prada adalah 95. Yang menarik, antara prada dengan jenderal ada 20 jenjang kepangkatan. Maka akan sulit bahkan mustahil jika seorang prada harus menggantikan peran seorang jenderal. Itulah masalah yang akan terselesaikan dengan adanya 20 jenjang kepangkatan antara jenderal dan prada. Dengan demikian, gap skor 95 itu terbagi 20 sehingga gap rata-ratanya menjadi sekitar 5. Dengan demikian, mudah sekali seorang prada menggantikan posisi prajurit satu alias pratu jika sewaktu-waktu meninggal, dimutasi atau pensiun. Jika seorang jenderal pensiun atau meninggal, mudah sekali mencari penggantinya dari para letnan jenderal. Gap kemampuan antara letnan jenderal dengan jenderal adalah sekitar 5. Pergantian bisa dilakukan secara mulus. Tidak diperlukan pihak dari luar untuk menggantikan posisi seorang jenderal yang pensiun atau meninggal.

$$$

Jika TNI punya jenjang kepangkatan, maka perusahaan punya tingkatan jabatan. Jika jenderal adalah posisi tertinggi di TNI, maka direktur utama atau CEO adalah posisi tertinggi di perusahaan. Direktur utama alias dirut sangat memahami seluk beluk perusahaan yang dipimpinnya baik secara internal maupun eksternal. Sama dengan jenderal, dirut juga memiliki skor tertinggi di perusahaan yang dipimpinnya. Skor 100 seperti jenderal.

Sebaliknya, seorang pelayan toko pada sebuah perusahaan ritel misalnya menduduki posisi terendah dalam hierarki perusahaan. Dia hanya memahami tugas kesehariannya. Tidak faham perusahaan secara keseluruhan. Sama seperti seorang prada di TNI. Dalam rentang 1-100 skornya hanya sekitar 5. Ada gap 95 dengan dirut. Dia tidak bisa menggantikan posisi seorang dirut. Artinya, jika tidak ada tingkatan jabatan lain antara penjaga toko dengan dirut, maka jika dirut pensiun atau meninggal, perusahaan akan kacau dan terancam tutup. Padahal si dirut pastilah suatu saat akan pensiun atau meninggal. Itulah jawaban mengapa sebuah perusahaan sering bangkrut dan tutup ketika pendiri yang juga sebagai dirut meninggal.

Bagaimana agar perusahaan tetap stabil saat dirut atau CEO nya meninggal atau pensiun? Caranya bisa belajar dari TNI. Gap antara level jabatan harus direduksi. Caranya adalah dengan menambah level jabatan di antara posisi terendah dengan posisi tertinggi. Total 20 jabatan antara prada dan jenderal dalam sistem kepangkatan TNI adalah sesuatu yang ideal. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di hampir seluruh negara di dunia memiliki level seperti ini.

Bagaimana membuat level sebanyak itu? Tentu dengan terus-menerus menambah jumlah karyawan. Agar terbentuk piramida yang baik. Tinggi dan lebar demang memastikan setiap posisi telah memegang anak buah maksimal sesuai kapasitas span of control mereka. Bukan hanya tinggi. Tentu tidak bisa dilakukan tanpa menambah omzet. Untuk perusahaan ritel pada contoh diatas haruslah menambah jumlah gerai. Dan gerai tersebut omzetnya harus cukup besar. Agar menghasilkan laba. Setiap satu toko butuh kepala toko sebagai sebuah level baru. Setiap 20 kepala toko misalnya dikoordinasikan oleh seorang kepala area. Setiap 5 kepala area misalnya dikoordinasikan oleh seorang kepala regional dan seterusnya. Suatu saat akan terbentuk piramid struktur organisasi seperti TNI. Pada saat itulah perusahaan akan stabil. Siapapun yang pensiun pada posisi mana pun sudah banyak anak buah langsungnya yang siap menggantikan. Tanpa gejolak apapun. Termasuk ketika seorang dirut pensiun. Tidak diperlukan dirut cabutan dari perusahaan lain. Demikian juga untuk jabatan komisaris. Itulah sistem manajemen. Perusahaan yang kokoh.

Ada satu lagi syarat mutlak berjalannya sistem manajemen: tidak adanya pemegang saham pengendali. Mengapa syarat mutlak? Jika masih ada pemegang saham pengendali, si pemegang saham pengendali akan memiliki otoritas mutlak. Kata-katanya menjadi undang undang. Kata-katanya adalah sabda pandhita ratu. Jika ini terjadi, piramida manajemen tidak berjalan pada posisi tertinggi. Dirut tidak dipilih dari karyawan level tertinggi dengan kinerja terbaik. Tapi dipilih suka-suka si pemegang saham pengendali. Untuk menghindarinya, perusahaan mesti berproses membesar menuju tidak adanya pemegang saham pengendali sebagai tahap ke-8 dalam corporate life cycle. Menjadi korporasi sejati. Bagaimana perusahaan Anda?

Klik untuk bergabung Grup Telegram  atau Grup WA KORPORATISASI Atau ikuti KELAS KORPORASITASI
Klik untuk uji kelayakan Anda sebagai insan korporasi

Baca Juga
Corporate Life Cycle
Corporate Life Cycle dalam Merger GoTo
Valuasi Merger Gojek Tokopedia
Sequoia VC Sejati

*)Artikel ke-235 ini ditulis di Surabaya oleh Iman Supriyono. Artikel ini juga dimuat di Majalah Matan, terbit di Surabaya, edisi Nopember 2019.

Erick Thohir Ingin ‘lawan’ Investasi China dengan Arab-Jepang. Judul berita CNN tertanggal 26 Oktober ini membuat sepuluh jemari tangan saya gatal. Kesepuluhnya gatal semua. Gatal untuk menari-nari diatas keyboard laptop terkait pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan judul berita itu. Haruskah investor China? Mengapa tidak investor Arab? Atau Jepang? Atau Korea? Mengapa juga buka investor dari Amerika atau Barat?  Bagaimana agar negeri ini menarik bagi investor asing? Pertanyaan-pertanyaan ini nampaknya wajar. Tetapi semuanya konyol. Atau dungu. Bahkan super konyol atau super dungu.  Ikuti penjelasan ini:

Mental “membobol gawang lawan” mesti ditanamkan kepada generasi muda bangsa ini sejak dini. Itulah kenapa anak-anak saya menempuh pendidikan luar negeri sejak remaja Seperti Bung Hatta,  KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asyari. Insyaallah 8 anak-anak saya semua begitu.  Foto: piala prestasi akademik terbaik si sulung di Sekolah Menengah Islam Hidayah, Johor Bahru, Malaysia

1. Investasi dalam skala besar hanya mungkin dilakukan oleh dua jenis perusahaan. Investing company (IC) atau operating company (OC). Tentu saja yang skalanya besar.
2. IC maupun OC disebut tumbuh pesat jika arus kas untuk investasinya jauh lebih besar dari pada laba. Atau tepatnya lebih besar dari pada kas dari operasi. Contoh perusahaan lokal yang tumbuh pesat adalah Alfamart. Perusahaan ini dalam laporan keuangan tahunannya biasa menampilkan kas untuk investasi berkali kali lipat dari pada laba. Tahun 2017 misalnya 14 kali laba. Wajar jika perusahaan ini jumlah gerainya menyamai Indomaret yang lahir 11 tahun lebih awal. Bahkan telah berekspansi ke luar negeri di Filipina. Indomaret belum.
3. OC dan IC berinvestasi dengan cara berbeda. OC berinvestasi dengan maksud pengembangan pasar, pengembangan kapasitas produksi, atau keduanya. Misalnya adalah yang disebut pada tulisan CNN itu. Aramco akan berinvestasi membangun kilang minyak di Cilacap. Membangun kilang minyak di Cilacap bagi Aramco artinya adalah pengembangan pasar sekaligus kapasitas produksi. Kilang minyak tentu akan butuh pasokan minyak mentah. Minyak mentahnya dipasok dari sumur-sumur mereka di Saudi. Kilang minyak tidak akan dibangun jika pasarnya tidak ada. Maka bagi Aramco sesungguhnya fungsi ekspansi pasar menjadi lebih stratejik bagi dalam investasi di Cilacap tersebut
   
4. IC berinvestasi dengan maksud mendapatkan dividen dan capital gain. Sebagai IC mereka akan masuk melalui penerbitan saham baru yang dilakukan oleh investee. Investeenya tentu saja adalah OC yang melakukan korporatisasi. OC yang menerbitkan saham baru untuk ekspansi bisnisnya. Contohnya adalah masuknya Softbank pada Tokopedia. Softbank adalah IC asal Jepang. Tokopedia adalah OC asal Indonesia.
5. Mana yang lebih menguntungkan dari dua skema masuknya investasi asing tersebut? Skema kedua yaitu masuknya IC asing pada OC Indonesia lebih menguntungkan. Skema ini pada dasarnya adalah korporatisaasi untuk pertumbuhan OC lokal.
6. Dengan skema kedua ini, OC lokal akan berinvestasi jauh lebih besar dari pada labanya. Laba 100 misalnya investasinya bisa 200, 500, 1000 bahkan lebih. Ini akan menyebabkan perusahaan lokal tumbuh pesat.
7. Bahkan pertumbuhan pesat ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan start up lokal. Mereka terus-menerus berekspansi pasar dengan “bakar uang”. Uangnya berasal dari terus menerus menerbitkan saham baru. Pembeli saham umumnya adalah IC asing.
8. Namun demikian, tidak ada investor yang tidak berharap imbal hasil. Masuknya investor berupa IC asing kepada OC lokal pun demikian. Itulah kenapa perusahaan-perusahaan start up lokal pun dikuasai investor asing.
   
9. Investor baik OC maupun IC asing ujung-ujungnya memang menguasai ekonomi nasional. menguasai pasar nasional. Oleh karena itu adalah sebuah kekonyolan apabila kita bangga dan bekerja keras untuk masuknya investor asing. Dari negara manapun itu.
10. Lalu apakah kita harus sama sekali menolak masuknya investor asing? Tidak. Investasi itu persis seperti logika sepak bola. Pemenang bukanlah kesebelasan yang gawangnya tidak pernah dibobol lawan. Pemenang adalah kesebelasan yang membobol gawang lawan lebih banyak dari pada gawangnya dibobol lawan.
11. Bangsa pemenang bukan bangsa yang sama sekali menolak investor asing. Bangsa pemenang adalah bangsa yang berinvestasi di luar negeri lebih banyak dari pada menerima masuknya investasi bangsa asing ke negerinya.
12. Dengan logika itu, adanya menteri atau pejabat selevel menteri yang bertugas khusus membantu masuknya investor asing tanpa dibarengi dengan pejabat serupa yang bertugas membantu IC dan OC kita berinvestasi di luar negeri adalah konyol. Dungu.
13. Pertanyaannya, bagaimana agar IC dan OC lokal mampu berinvestasi ke berbagai bangsa? Kita mesti memperkokoh enam pilar ekonomi. Intinya adalah ekonomi berjamaah dengan cara modern melalui korporatisasi perusahaan-perusahaan nasional didukung oleh budaya investasi seluruh masyarakatnya. Dengan demikian kedepan OC kita akan mampu berinvestasai sampai mengakuisisi perusahaan-perusahaan sejenis di luar negeri. Dananya diperoleh dari penerbitan saham baru secara terus-menerus. Pembeli sahamnya adalah IC nasional yang juga melakukan korporatisasi. IC lokal bekerja keras mengedukasi seluruh lapisan masyarakat untuk berinvestasi
14. Hambatan paling besar dalam membangun enam pilar di atas adalah mental raja utang. Kebijakan ekonomi terkait perbankan harus dikoreksi. Selama ini kita hanya mengenal bank komersial (commercial banking) yang kerjanya menarik uang dari masyarakat lalu menyalurkannya. Masyarakat yang kelebihan uang didoronng mengutangkan uangnya. Masyarakat yang kekurangan uang didorong berhutang. Inilah kerja bank komersial.
    

    Lakukan korporatisasi agar perusahaan Anda mampu berekspansi dengan berinvestasi di pasar berbagai negara

15. Kebijakan ekonomi kita harus dikoreksi untuk menumbuhkan bank investasi (investment banking). Bank yang kerjanya menarik uang dari masyarakat sebagai investasi dan menyalurkannya melalui pintu investasi. Di USA investment banking tumbuh pesat.
16. Sebagai gambaran, bank terbesar di USA adalah JP Morgan Chase yang merupakan investment banking. Asetnya USD 2,737 triliun (Rp 38 381 triliun). Dibawahnya masih ada Bank of America yang juga investment banking. Masih ada Wels Fargo yang investment banking juga. Setelah itu baru ada Citibank yang commercial banking dengan aset USD 1,958 miliar (Rp 27 457.
17. Bandingkan di negeri ini. Total aset seluruh bank di negeri ini adalah sekitar Rp 8 ribu triliun.  Semuanya adalah commercial banking. Bank perantara utang piutang. Khas mindset raja utang. Bunga bank pun selangit. Ini yang harus diubah agar kita menjadi bangsa investor. Berinvestasi dan menguasai pasar berbagai bangsa di dunia.
    

    Korporatisasi terpaksa: lakukan korporatisasi dengan terencana. Jangan menunggu terpaksa

18. Kembali ke pertanyaan di atas, pilih mana, investor China, Amerika atau Arab? Sejak dulu kala USA sudah rajin berinvestasi di sini. Jepang pun demikian. China belakangan ini agak mengimbangi USA. Arab masih malu-malu. Tetapi secara keseluruhan mereka sudah terlalu banyak “membobol gawang” kita. Jadi tanpa ditarik oleh menteri atau presiden pun mereka sudah sangat rajin berinvestasi.  Mereka telah menguasai pasar negeri ini. Menguasai ekonomi negeri ini. Pilih investor China, Amerika, Jepang atau Arab? Tidak. Pilih investor Indonesia.
19. Yang harus kita lakukan adalah sebaliknya. Membantu perusahaan-perusahaan nasional, baik IC maupun OC, untuk berinvestasi dan menguasai pasar berbagai negara luar. Menteri BUMN Erick Thohir, menteri luar negeri, kepala BKPM, presiden dan wakil presiden harus bekerja keras untuk ini. Bukan sebaliknya. Kita semua juga harus berkontribusi. Pastikan kita sudah berkontribusi untuk membangun enam pilar kekuatan ekonomi bangsa ini.  Merdeka!

Diskusi lebih lanjut? Gabung Grup Telegram  atau Grup WA SNF Consulting

*)Artikel ke-234 ini ditulis di Kota Pahlawan pada tanggal 29 oktober 2019 oleh Iman Supriyono, CEO SNF Consulting.

Ada perusahaan tumbuh pesat. Ada perusahaan normal atau bahkan stagnan. Secara finansial sebuah perusahaan bisa disebut tumbuh pesat jika menggelontorkan dana untuk investasi jauh lebih besar dari pada labanya. Atau tepatnya jauh lebih besar dari pada kas yang diperoleh dari operasi. Dan tentu saja dengan syarat investasi itu tepat menyasar revenue and profit driver. Investasi untuk membeli aset yang langsung menghasilkan pendapatan dan laba.

Mestinya BUMN untuk dunia. Menguasai pasar berbagai bangsa melalui korporatisasi. Bukan hanya untuk negeri.

Lalu dari mana memperoleh uang kas yang lebih besar dari laba?  Tentu saja dari luar perusahaan.  Kemungkinannya hanya ada dua. Utang atau ekuitas. Perusahaan yang terus-menerus menambah utang tanpa membuka pintu ekuitas disebut raja utang.

Salah satu yang konsekuensi raja utang adalah melakukan revaluasi aset. Aset properti  misalnya yang perolehannya rendah dievaluasi ulang dengan menggunakan jasa apraisal agar diperoleh nilai pasar terbaru. Tentu saja nilainya meningkat. Sebagai gambaran, tanah di sekitar rumah saya yang tahun 1990-an harganya sekitar Rp 15 ribu per meter persegi kini lebih dari Rp 15 juta. Naik seribu kali lipat.

Revaluasi mengakibatkan perusahaan di atas kertas memiliki “agunan tambahan”. Dengan demikian akan ada ruang tambahan untuk utang. Kucuran utang pun datang. Karena sebenarnya peningkatan aset itu hanya di atas kertas, perusahaan akan menjadi lebih berat secara cash flow. Banyak BUMN mengalami hal ini. Simak tulisan saya tentang Krakatau Steel, Garuda, Semen Indonesia atau Inalum ini misalnya.

Secara lebih detail karakter perusahaan raja utang antara lain adalah: DER (debt to equity ratio) tinggi, akun tambahan modal disetor dalam neracanya kecil atau tidak ada, pemegang saham bersikap seperti politisi yang lebih  mementingkan persentase saham dari pada nilainya, IPO dipandang sebagai tujuan akhir sehingga setelah IPO tidak ada lagi penerbitan saham baru.

Jika “insyaf” dari mindset raja utang, Pertamina bisa hadir di berbagai negeri seperti BP si “BUMN” Inggris ini. Tidak seperti saat ini yang bahkan ladang minyak di dalam negeri pun sekitar 85% ditambang perusahaan asing.  Foto: SPBU BP di yang baru buka di Jl. Pemuda Surabaya, samping kantor SNF Consulting (foto koleksi pribadi)

Untuk tumbuh pesat tanpa menjadi raja utang, sebuah perusahaan harus terus-menerus menerbitkan saham baru. Saya menyebutnya dengan proses korporatisasi. Dalam kondisi perusahaan yang berkinerja baik, investor yang menyetor saham baru harus membayar harga di atas nilai buku. Harus membayar intangible asset seperti para pemegang saham baru Sari Roti pada artikel saya ini. Perusahaan pun menerima uang besar dengan cost of capital murah. Cost of capital rendah inilah yang memungkinkan perusahaan tumbuh pesat dengan melakukan akuisisi di dalam dan luar negeri. Menjadi perusahaan yang menguasai pasar berbagai bangsa. Jika ini dilakukan maka slogan “BUMN untuk negeri” menjadi tidak relevan. BUMN akan hadir di pasar berbagai bangsa. BUMN untuk dunia.

Dalam jangka panjang, perusahaan yang terus-menerus menerbitkan saham baru akan menjadi fully public company tanpa pemegang saham pengendali. Yang ada ada adalah pemegang saham dengan persentase kecil-kecil. Perusahaan akan beroperasi berbasis sistem. Tidak ada “raja” yang bersifat like and dislike. Tidak ada pseudo CEO seperti yang banyak terjadi di BUMN selama ini.

$$$

Erick Thohir baru saja dilantik menjadi menteri BUMN. Melihat rekam jejaknya di Mahaka Media, perusahaan yang dikendalikannya,  dia bukanlah tipe raja utang. Sepanjang sejarahnya, PT Mahaka Media Tbk. yang terlahir dengan Harian Republika itu telah melakukan 5 kali penawaran saham baru. Artinya, perusahaan ini terus menerus membuka masuknya dana dari investor baru melalui pintu ekuitas.

Erick Thohir yang pro korporatisasi kini memegang otoritas terhadap BUMN yang selama ini berkarakter raja utang. Pertanyaannya, siapa mempengaruhi siapa? Apakah Erick Thohir akan mempengaruhi BUMN? BUMN sembuh dari mental raja utangnya? Atau sebaliknya Erick takluk dan tidak berdaya sehingga membiarkan BUMN tetap menjadi raja utang?  Mari kita cermati kemungkinannya.

Pertama, pada siapa kewenangan penerbitan saham baru? Apakah pada menteri BUMN yang secara teknis mewakili pemerintah sebagai pemegang saham pengendali BUMN? Atau pada DPR? Era menteri sebelumnya penerbitan saham membutuhkan persetujuan DPR. Dalam kondisi seperti ini keputusan akan sangat dipengaruhi persepsi anggota dewan terhadap aksi korporasi berupa penerbitan saham baru. Dan berita buruknya sampai saat ini opini masyarakat masih memandang penerbitan saham baru BUMN sebagai sesuatu yang negatif. Seolah pemerintah telah menjual aset negara. Tentu politisi akan berat untuk melawan opini publik seperti ini. Jika ini yang terjadi maka besar kemungkinan Erick Thohir akan tidak berdaya dan kembali membiarkan BUMN berada pada kondisi raja utang.

Konversi utang menjadi ekuitas

Kedua, dalam kondisi seperti di atas Erick bisa saja ngotot. Berjuang keras menyelamatkan BUMN dari kondisi yang makin terpuruk. Dari cash flow yang sudah mencekik leher. Dan penerbitan saham baru secara terus-menerus akan menjadi alternatif satu-satunya. Namun demikian, jika ini terjadi, mereka-mereka yang tidak setuju dengan langkah Erick akan mencari-cari celah kelemahan Erick. Kinerja PT Mahaka Media yang empat tahun terakhir ini rugi akan mudah “digoreng”  menjadi senjata yang mematikan bagi langkah Erick. Mereka tidak akan peduli lagi bahwa perusahaan yang dikendalikan Erick ini memang menghadapi disrupsi media cetak. Harian Republika dan Golf Digest yang merupakan tulang punggung Mahaka Media tidak berdaya melawan disrupsi sebagaimana yang juga dialami oleh media cetak lain. Golf Digest sudah berhenti terbit.

Ketiga, Erick adalah orang baru di bidang politik. Tentu ia butuh proses pembelajaran yang luar biasa menghadapi para politisi yang sudah malang melintang dengan pengalaman panjang. Apalagi politik itu berbalut birokrasi yang rigid dan penuh jebakan. Kasus Karen Agaustiawan di Pertamina bisa terjadi pada Erick. Ini akan makin menjadi hambatan luar biasa bagi Erick untuk bergerak. Tentu saja lebih aman bagi Erick untuk tidak melawan arus. Apalagi melawan arus mindset raja utang.  Pasti akan sangat berat.

Sebagai gambaran, keputusan seperti Akusisisi Freeport oleh Inalum  atau Holcim Indonesia oleh Semen Indonesia dengan dana utangan itu secara matematik finansial tidak layak. Tetapi tetap harus jalan sebagai sebuah keputusan politik. Yang seperti ini Rini Soemarno sebagai menteri BUMN dengan latar belakang orang keuangan pasti sangat faham. Tetapi tetap harus dilakukan sebagai sebuah keputusan politik. Berat.

Nah, dengan tiga alasan itu, tebakan saya, Erick lah yang justru akan mengikuti mindset raja utang ala BUMN. Erick justru harus ikut arus. Bukan BUMN yang “insyaf”. Ini kesimpulan logis yang saya sendiri berharap tidak terjadi. Saya ingin BUMN yang insyaf dari mindset raja utangnya. Saya berharap semoga BUMN kuat seperti DHL-nya Jerman atau Embraer-nya Brazil. Bagaimana pendapat Anda?

*)Artikel ke-233 ini ditulis pada tanggal 24-26 Oktober 2019 di sela-sela  perjalanan Surabaya-Palembang-Lampung-Jakarta-Blitar oleh Iman Supriyono, CEO SNF Consulting

Sedang berhembus kencang: Nadiem Makarim  akan menjadi menteri. Banar apa tidak masih menunggu pengumuman resmi. Tapi sudah jadi trending topic. Pertanyaannya, apakah ditariknya pendiri dan CEO Gojek itu menjadi menteri menguntungkan bangsa ini secara ekonomi? Atau justru kita sebagai bangsa buntung? Mari kita cermati.

Pertama, walaupun telah disebut-sebut sebagai decacom, Gojek masih berada pada posisi perusahaan start up. Gampangnya, start up adalah perusahaan dengan konsep baru yang masih mencari jati diri. Masih mencari bentuk. Masih mencari DNA. Melakukan perbaikan dan penyesuaian sana sini agar untuk menjadi perusahaan mapan. Ciri kemapanannya adalah menghasilkan omzet dan laba meningkat stabil.

Apakah Gojek sudah mencapainya? Karena belum tercatat di lantai bursa tentu publik tidak bisa mendapatkan informasi yang cukup. Namun demikian, sebagai orang yang sehari-hari bekerja menelanjangi perusahaan saya berani menarik kesimpulan. Dan saya yakin akan akurasi kesimpulan itu. Dari gerak gerik dan strateginya di dunia bisnis bisa disimpulkan bahwa Gojek belum laba. Gojek masih rugi.

Gojek harus bersaing head to head dengan Grab yang telah lebih dahulu berekspansi ke berbagai negara. Di berbagai negeri juga sudah hadir Uber dan Lift. Tentu tidak mudah memenangkan persaingan dengan mereka tanpa kerja keras all out Nadiem Makarim. Jangan biarkan negeri ini buntung.

Kedua, sebagai perusahaan start up dengan posisi seperti di atas, Gojek harus bekerja keras menjaga satu dari dua hal.  Segera memperoleh laba atau tetap memperoleh kepercayaan investor untuk tambahan suntikan modal. Jika salah satu dari keduanya tidak diperoleh Gojek akan mati seperti matinya OFO bike rental. Artinya, Gojek masih dalam risiko tinggi. Dalam kondisi seperti ini, hanya sang pendiri lah yang paling berkompeten untuk menanganinya. Pendiri lah yang berkompeten menjadi CEO alias direktur utama dalam istilah hukum kita.

Ketiga, sudah dipahami dan sering dikeluhkan bahwa pemegang saham Gojek adalah perusahaan-perusahaan investasi (Investment company, IC) asing. Mereka sedang “menaruh pompa” untuk kelak mampu menyedot uang dari konsumen RI. Yang berjiwa nasionalis tentu bersikap bahwa ini harus dikoreksi. Saya yang saat muda aktif di Pramuka dan digembleng dengan nasionalisme termasuk barisan yang bersikap seperti ini.

Makarim sebagai pendiri dan CEO Gojek berada pada kondisi puncak untuk mampu meyakinkan masyarakat negeri ini agar menjadi investor. Jika butuh suntikan dana Rp 10 triliun melalui penerbitan saham baru misalnya, Makarim punya cukup kapasitas untuk menggerakkan 1 juta WNI untuk berinvestasi masing-masing Rp 10 juta. Apalagi kalau pelaksanaannya melibatkan orang seperti Sandiaga Uno yang memang sudah berpengalaman mendirikan dan  memimpin perusahaan investasi yaitu Saratoga. PaduanMakarim-Sandi memiliki segala yang dibutuhkan agar saham Gojek dimiliki oleh investor lokal.

Keempat, ibarat permainan bola, selama ini Makarim bertindak sebagai pemain. Kehandalanya pada posisi ini sudah diakui. Tetapi permainan belum selesai. Sebagaimana poin diatas Gojek masih dalam risiko tinggi. Dalam kondisi seperti ini tentu sangat riskan jika Makarim harus meninggalkan posisi sebagai pemain dan beralih menjadi wasit.

Menteri adalah wasit bagi para pelaku bisnis. Mestinya yang menjadi wasit adalah para profsional dibidangnya. Siapa itu? Mereka adalah para politisi full time berintegritas. Orang orang yang sejak muda menekuni karir sebagai politisi seperti para pendiri negeri ini. Beri mereka kesempatan. Jangan patahkan perjuangan mereka dengan menjadikan para pebisnis sebagai pemain cabutan. Kita harus mendukung orang-orang yang sejak mahasiswa telah mempertaruhkan hidupnya sebagai politisi. Di kalangan muslim ada Fahri Hamzah. Di kalangan kiri ada Budiman Sujatmiko misalnya. Orang-orang seperti ini harus diberi kesempatan.

Kelima, semua orang yang masih punya jiwa nasionalisme di dadanya pasti menginginkan negeri ini unggul dalam percaturan antar bangsa. Hanya saja orang banyak yang tidak faham bahwa ujung tombak persaingan antar bangsa adalah berada di tangan perusahaan-peruahaan negeri itu. USA datang kemari melalui McDonalds, Starbucks, KFC, Pizza Hutt, Boeing, Google, Ford, Android, Microsoft, Facebook, Istagram, LinkedIn, Nike, Apple, Sequoia, Citibank, Chevron, Youtube dan sebagainya. Datang melalui perusahaan-perusahaan. Bukan melalui Trump atau para menterinya yang berganti tiap empat tahun sekali itu. Jepang datang kemari melalui Toyota, Honda, Yamaha, Hitachi, Soft Bank, Jtrust, dan sebagainya. Korea datang melalui Hyundai, KIA, Samsung dan sebagainya. Bukan melalui pemerintah. Bukan melalui politisi.

Ekonomi itu seperti permainan bola. Pemenang bukanlah kesebelasan yang gawangnya tidak dibobol lawan. Pemenang adalah kesebelasan yang membobol gawang lawan lebih banyak dari pada gawangnya dibobol lawan. Kalo USA, Jepang Korea dan sebagainya sudah “membobol” gawang kita, maka semestinya kita harus bekerja keras untuk “membobol balik” melalui perusahaan-perusahaan kita. Gojek harus hadir di lebih dari 100 negara seperti Facebook atau Google. Saratoga harus hadir di berbagai negara seperti Softbank atau Berkshire Hathawai. Dan itu tentu tidak mudah dikerjakan oleh orang selain Makarim atau Sandi. Dibutuhkan kerja keras full time habis habisan membesarkan perusahaan lintas bangsa.

Itulah lima poin yang mengarahkan kita pada sebuah  kesimpulan: NKRI rugi besar jika Nadiem Makarim menjadi menteri. Seperti sebelumnya kita juga sudah rugi besar ketika Sandiaga Uno meninggalkan Saratoga dan masuk gelanggang politik. Erick Thohir pun demikian. Mari jaga  nasionalisme. Dukung negeri ini untuk menang dalam pertandingan “sepak bola” ekonomi.  Ibarat kesebelasan, biarlah back menjadi back. Jangan paksa untuk menjadi stricker. Biarlah penjaga gawang tetap menjadi penjaga gawang, jangan seret untuk menjadi penyerang. Kita akan makin kalah.

 *)Artikel ke 232 ini ditulis pada tanggal 23 Oktober 2019  di Surabaya oleh Iman Supriyono, CEO SNF Consulting

Muncul tanda tanya di masyarakat tentang pengaruh asing dalam pemindahan ibu kota NKRI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Salah satunya adalah melalui jasa konsultan. Tanggal 16 Oktober muncul berita di berbagai situs internet bahwa McKinsey adalah konsultan yang dipilih pemerintah untuk menyelenggarakan studi kelayakan alias feasibility study (FS). Biayanya adalah Rp 25 Miliar. McKinsey adalah konsultan manajemen asal USA. Muncullah pertanyaan-pertanyaan seputar peran konsultan asing ini. Mengapa harus konsultan asing? Tidak adakah konsultan nasional yang bisa mengerjakan? Berikut ini adalah penjelasan saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia konsultan manajemen seputar pertanyaan itu dalam bentuk poin-poin:

Bunga sepatu merah merekah ditengah hijau segar daunnya sebagai insprirasi logo SNF Consulting. Tumbuh dalam keharmonisan.

1. FS adalah sebuah keharusan bagi sebuah organisasi besar dengan pertanggungjawaban publik saat hendak menjalankan sebuah proyek atau investasi. Pemindahan ibu kota adalah salah satu contohnya. Untuk keperluan ini pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah membuka tender untuk keperluan ini sebagaimana diumumkan di laman www.lpse.lkpp.go.id pada tanggal 18 Juli 2019.
2. Persyaratan bagi pendaftar juga dinyatakan jelas dalam laman tersebut yaitu:
   • Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
   • Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
   • Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
   • Pengalaman Pekerjaan:
     • Pengalaman Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, dibuktikan dengan bukti kontrak referensi dari pengguna yang dilengkapi dengan nilai pekerjaan
     • Pengalaman Pekerjaan yang serupa similar berdasarkan jenis pekerjaan yaitu perencanaan dan pengembangan kota skala besar dengan kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, dibuktikan dengan bukti kontrak referensi dari pengguna yang dilengkapi dengan nilai pekerjaan
     • Pengalaman memiliki Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir paling kurang sama dengan 50 lima puluh persen nilai total HPS yaitu sebesar Rp 12.495.037.500
     • Berpengalaman dalam bekerjasama dengan pemerintah pusat dan atau daerah, lembaga keuangan, BUMN dan atau BUMD, serta badan usaha yang terkait
   • Tenaga Ahli
     • Team Leader (Ahli Pengembangan Kota 1): S2 lulusan luar negeri di bidang pengembangan kota, teknik, atau bidang terkait lainnya untuk studi ini, Berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang terkait dan setidaknya 15 tahun sebagai Team Leader dalam proyek pembangunan infrastruktur / terkait perkotaan, Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) sesuai bidang yang relevan
     • Co-Team Leader: (Ahli Infrastruktur Perkotaan): S2 lulusan luar negeri di bidang pengembangan kota, teknik, atau bidang terkait lainnya untuk studi ini, Berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam proyek pembangunan infrastruktur / terkait perkotaan, dan manajemen strategis, Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) sesuai dengan bidang yang relevan
   • Kemampuan menyediakan fasilitas atau atau perlengkapan atau peralatan: ada ruang kantor boleh milik sendiri atau menyewa

3. Terdapat 103 konsultan yang mendaftar proyek tersebut. Tetapi dari 103 tersebut hanya 5 mengisi harga penawaran yaitu PT Bina Karya (persero) dengan penawaran Rp 14,70 milar, PT Yodya Karya (persero) dengan Rp 24,44 milar, PT Roland Berger Indonesia dengan 24,95 miliar, PT Boston Consulting Indonesia dengan Rp  24,95 miliar, dan McKinsey Indonesia dengan Rp 24,99 miliar.
4. Selain 5 nama di atas terdapat 98 nama-nama lain yang cukup populer tetapi tidak memberikan ada data penawaran harga antara lain PT PriceWaterhouseCoopers Indonesia Advisory, PT (persero) Sucofindo, PT Frost & Sullivan Indonesia, PT LAPI ITB, Erns & Young Indonesia, PT Surveyor Indonesia (Persero), dan Deloitte Konsultan Indonesia
   

   Islambek Nurmamatov, konsultan partner SNF Consulting di depan sebuah gerai resto makanan Italia di kota Osh-Kyrgyzstan, yang merupakan klien SNF Consulting

5. Dari 5 konsultan di atas diperingkat melalui 3 jenis skor yaitu skor kualifikasi, skor pembuktian dan skor teknis. Skor kualifikasi masing-masing (sesuai urutan poin no 3 di atas) memperoleh skor 81.0, 86.0, 91.0, 95.0 dan 85,0. Skor pembuktian masing-masing 81.0, 86.0, 91.0, 95.0, dan 85.0. Skor teknis masing-masing 76.05, 87.75, 83.0, 88.3 dan 89.2
6. Dari skor  tersebut kemudian telah diumumkan bahwa pemenangnya adalah McKinsey Indonesia yang beralamat di Wisma GKBI lantai 40, Jl. Jend. Sudirman 28 Jakarta. Harga hasil negosiasi adalah Rp 24,99 miliar. McKinsey memang memperoleh skor tertinggi tertinggi.
7. Mengapa SNF Consulting, kantor tempat saya berkarya yang merupakan konsultan nasional yang bergerak sama dengan McKinsey tidak ikut tender? Secara kapasitas SNF Consliting sangat percaya diri akan kemampuannya. Studi kelayakan adalah salah satu pekerjaan keseharian SNF.  Namun demikian selama ini memang SNF Consulting tidak mengarahkan kebijakan marketingnya ke pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang biasanya yang ditenderkan melalui LPSE. SNF Consulting fokus pada perusahaan swasta yang sedang melakukan proses korporatisasi
8. Karena arah pasar tersebut maka SNF Consulting tidak bisa memenuhi persyaratan peserta tender sebagaimana informasi di atas. Dengan demikian, walaupun memaksakan diri untuk ikut tender, dipastikan SNF Consulting  akan bernasib seperti 98 konsultan yang tidak memunculkan penawaran harga tersebut
9. Jika setiap tender kebutuhan konsultan selalu mencantumkan syarat yang kurang lebih seperti di atas atau senada, kondisinya juga akan terus terjadi seperti itu. Pemenang akan cenderung seperti tender konsultan pemindahan ibu kota tersebut
10. Lalu bagaimana untuk memajukan perusahaan konsultan nasional? Saya jadi ingat sejarah Toyota yang sudah saya tulis di imansu.com/sarapan-pagi pada awal masuk ke bisnis otomotif tahun 1930-an. Ketika itu penguasa pasar di Jepang mobil produksi USA yaitu Ford dan General Motor. Dalam kondisi seperti itu Toyota dan Nissan yang sedang merintis mobil tidak akan menang bersaing tanpa keberpihakan pemerintah. Maka, muncullah kebijakan lisensi industri otomotif dari pemerintah. Syarat untuk mendapatkan lisensi adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh warga Jepang. Atas lisensi itu maka walaupun secara produk Toyota dan Nissan masih kalah, tetapi Ford-Japan dan GM-Japan sebagai penguasa pasar tidak bisa memperoleh lisensi dan akhirnya menghentikan operasi. Usaha untuk bekerjasama dengan Toyota telah dilakukan dengan serangkaian lobi. Tetapi tidak pernah terjadi kesepakatan.  Jadilah masyarakat tidak ada alternatif lain kecuali membeli mobil produksi Toyota dan Nissan. Dan kini semua orang tahu bahwa Toyota dan Nissan telah tampil sejajar dengan Ford dan General Motor. bahkan Toyota lebih unggul.  Dalam daftar 2000 perusahaan terbesar dunia berdasarkan laba, omzet, aset dan nilai pasar Forbes tahun 2019 Ford berada pada peringkat 110, GM 56, Toyota peringkat 15 dan Nissan 132. Jepang memenangkan persaingan dengan kebijakan nasionalnya
    
11. Artinya, memang butuh keberpihakan untuk memenangkan Indonesia dalam industri konsultan manajemen. SNF Consulting sangat senang jika ada kebijakan seperti yang pernah dilakukan Jepang di industri mobil di atas. Tetapi itu semua sifatnya kan politis. Sesuatu yang berada diluar jangkauan SNF Consulting.  Maka, SNF Consulting fokus saja untuk terus memperkuat diri menjadi konsultan manajemen lintas bangsa. Kini konsultan manajemen berbasis di Jalan Pemuda Surabaya itu telah mulai dipercaya klien dari luar negeri. SNF mengarahkan pasar luar negeri untuk tahap awal di negara-negara Asia Tengah. SNF memiliki konsultan partner dari Kyrgyzstan dana Turkmenistan. Saya sangat yakin dengan masa depan SNF Consulting dan perannya dalam memajukan perusahaan-perusahaan dan dunia bisnis di Indonesia sejajar bahkan lebih unggul dari pesaing-pesaing global. Semangat kami adalah seperti semangat Toyota tahun 1930-an. Di kandangnya sendiri, Toyota menghadapi si raksasa Ford dan GM . Di kandangnya sendiri,  SNF Menghadapi McKinsey dan BCG. Santai saja….. SNF Bisa. Ijinkan saya meniru pekik dan semangat Bung Tomo bersama arek-arek Surabaya di Jalan Pemuda, jalan dimana kami berkantor saat ini.  Allahuakbar! Allahuakbar! Allahuakbar! Merdeka!

Artikel ke-231 ini ditulis di Surabaya  pada tanggal 17 Oktober 2019 oleh Iman Supriyono, CEO SNF  Consulting