Korporatisasi

Pertanyaannya, apakah Rupiah memiliki tiga unsur penguat yang dimiliki oleh Dolar? Mari kita lihat. Ada 6 perusahaan negeri ini yang masuk Forbes 2000: BRI, Bank Mandiri, BCA, Telkom, BNI, dan Gudang Garam. Pertanyaannya lagi, apakah perusahaan-perusahaan itu mendapatkan royalti, dividen dan penjualan dari berbagai negara sehingga selalu mengirim komponen penguatan Rupiah dari seluruh penjuru dunia? Laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut belum menunjukkan kontribusi itu.

Empat bank itu misalnya, jangankan ekspansi ke luar negeri seperti Citibank-nya Paman Sam. Mengisi pasar dalam negeri saja kedodoran. Satu demi satu bank-bank dalam negeri diakuisisi oleh bank asing. Belakangan misalnya Bank Century diakuisisi oleh bank J Trust dari Jepang. Keempat bank itu tidak memiliki kekuatan untuk mengakuIsisi. Tidak memiliki kekuatan modal.

Maka, jangan heran kalau dalam jangka panjang Rupiah akan makin melemah dan terus melemah. Ini adalah trend jangka panjang. Ketika baru diresmikan penggunaannya di Republik ini yaitu tahun 1948,  Satu Dolar setara dengan Rp 3,8. Kurs itu terus  memburuk sampai kini hampir Rp 15 ribu. Bandingkan misalnya dengan Kina mata uang Papua Nugini. Negeri yang merdeka hampir bersamaan dengan RI itu lebih bisa menjaga mata uangnya hingga kini. Satu kina berharga Rp 4.415.

Walaupun sesekali Rupiah membaik seperti saat Pak Habibie menjadi Presiden sempat berada pada angka Rp 9 ribuan per USD, sifatnya hanya sementara. Hanya fluktuasi berbasis sentimen dan isu. Bukan berbasis fundamental yang kuat.

Pertanyaannya, sampai kapan Rupiah akan terus melemah? Sampai kita memiliki banyak perusahaan yang terus berekspansi di berbagai negara dan mengirim tiga unsur penguatan Rupiah dari berbagai negara. Bagaimana bisa seperti itu? Jawabnya adalah pada keterbukaan para pendiri perusahaan-perusahaan Republik ini, baik pemerintah maupun swasta.

Keterbukaan  untuk menerima setoran modal dari pihak lain melalui penerbitan saham baru. Terus-menerus menerbitkan saham baru baik dilepas kepada orang-orang terdekat (private placement), melalui IPO jika ukuran kebutuhan modalnya sudah cukup besar, maupun kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan saham baru (rights issue) di lantai bursa secara terus-menerus. Membesar melalui proses korporatisasi alias ekonomi berjamaah. Jangan terpaku pada modal dari utang seperti selama ini.

Sebagai contoh, PT Ciputra Development sudah melakukan ini. Berdasarkan laporan keuangan terbarunya, sejak IPO tahun 1994 Ciputra sudah sepuluh kali menerbitkan dan melepas saham baru. Uangnya untuk ekspansi. Termasuk ekspansi dengan mendirikan anak perusahaan di Vietnam yaitu proyek perumahan Ciputra Hanoi-nya. Tentu saja Ciputra Hanoi mengirim dividen dan royalti kepada PT Ciputra Development sebagai induknya.

Rupiah akan terus-menerus makin kokoh jika perusahaan-perusahaan di negeri ini berbondong-bondong mengikuti jejak Ciputra. Ciputra pun terus berkembang ke puluhan bahkan ratusan negara. Kita masyarakat Indonesia akan menikmatinya sebagai pendapatan pajak pemerintah yang lebih besar, Rupiah yang lebih kuat…dan satu lagi yang tidak bisa diukur dengan uang: kebanggaan sebagai negeri penguasa ekonomi dunia. Anda siap berkontribusi untuk penguatan Rupiah?

Diskusi lebih lanjut? Gabung Grup Telegram  atau Grup WA SNF Consulting

Ditulis oleh Iman Supriyono di kantor pusat SNF Consulting, 14 Agustus 2018

Tahukah Anda bahwa ladang-ladang minyak kekayaan bumi pertiwi ini 84% dioperasikan oleh Asing? Tahukah Anda Pertamina tidak melakukannya bukan karena tidak bisa secara teknologi? Tahukah Anda bahwa ketidakbisaan Pertamina adalah karena tidak pernah melakukan korporatisasi?

Tahukah Anda bahwa secara teknologi sebenarnya BUMN PT Aneka Tambang mampu mengelola tambang-tambang emas. Sebagai perusahaan yang telah memiliki akar sejarah sejak zaman penjajahan, kemampuan itu sudah dimilikinya sejak jaman Belanda. Lalu kenapa emas di Grasberg Papua harus dikelola Freeport McMoran? Tumpang Pitu Banyuwangi mesti dikelola Merdeka Gold? Mengapa Batu Hijau Sumbawa mesti dikelola Newmont? Mengapa bukan Antam? Tahukah bahwa semua itu terjadi karena Antam tidak melakukan korporatisasi?

Tahukah Anda PTDI sebenarnya berpotensi menjadi pabrikan pesawat terbang terbesar ketiga dunia seperti yang saat ini diduduki oleh Embraer si BUMN Brazil? Tahukah Anda bahwa kita sejauh ini bangga dengan PTDI sebagai pabrikan pesawat tapi membiarkan bandara-bandara kita diisi oleh Boeing, Airbus dan Embraer? Tahukah Anda bahwa semua itu disebabkan karena PTDI tidak melakukan korporatisasi sementara Embraer melakukan korporatisasi?

Tahukah Anda bahwa DHL adalah kantor pos Jerman yang melakukan korporatisasi dan kemudian menguasai pasar dunia termasuk pasar PT Pos Indonesia yang tidak melakukan korporatisasi? Tahukah sebenarnya PT Pos Indonesia juga berpeluang menjadi seperti DHL jika melakukan korporatisasi?

Tahukah Anda bahwa BUMN-BUMN kita sampai saat ini tidak melakukan korporatisasi dan membiarkan pasarnya dikuasai perusahaan-perusahaan asing? Tahukah Anda bahwa selama ini kita marah dengan penguasaan asing itu tapi juga menolak dilakukannya korporatisasi BUMN? Tahukah Anda bahwa selama ini kita berpegang pada anggapan salah bahwa korporatisasi sama dengan menjual aset negara?  Tidak ingin ekonomi negeri ini dikuasai asing tapi juga menolak korporatisasi BUMN. Padahal korporatisasi adalah syarat mutlak untuk menjadikan BUMN mampu menguasai ekonomi dalam negeri bahkan kemudian menguasai ekonomi dunia seperti Embraer dan DHL? Baca apa itu korporatisasi dengan penjelasan detail di link-link tulisan ini.

Diskusi lebih lanjut? Gabung Grup Telegram  atau Grup WA SNF Consulting

Ditulis di Sorong, 10 Agustus 2018
Diedit di Surabaya, 16 Nopember 2019

Pertamina mengambil alih blok minyak Rokan dari Chevron. Anda bergembira dengan berita ini? Anda bangga dengan berita ini? Selesaikah tugas Pertamina? Bagaimana kalau judul beritanya begini, “72 dari 86 ladang minyak Indonesia dikelola oleh asing”. Atau, “84% ladang minyak negeri ini dikelola asing”. Anda sedih atau gembira? Saya yakin Anda akan jadi sedih. Lalu mana yang benar? Sedih atau gembira?

Mari kita cermati datanya. Data SKK migas  menyebutkan bahwa negeri ini memiliki 86 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) operator blok minyak. Dari 86 tersebut Pertamina mengelola 13 blok. Pada data hari SKK Migas hari ini,  blok Mahakam dan blok Rokan belum dialih kelolakan ke Pertamina. Ini menunjukkan bahwa SKK Migas juga tidak merasa perlu untuk memperbaharui data berdasar transaksi terbaru yang sudah terjadi. Namun demikian, dengan pengalihan tersebut  maka Pertamina saat ini menjadi operator dari 15 blok.

Dari 15 tersebut ada 3 blok sepenuhnya dioperasikan oleh Pertamina.  Sisanya bekerja sama dengan pihak lain. Dua blok bekerja sama dengan Medco, satu blok dengan perusahaan daerah, dan 10 blok dengan perusahaan asing.

Pertamina kalah bersaing dalam pengoperasian tambang-tambang migas negeri ini

Selain Pertamina, dalam daftar perusahaan lokal Medco mengelola 9 blok. Dari jumlah tersebut, 2 bekerja sama dengan Pertamina, 7 dikelola sendiri. Masih ada Lapindo yang mengelola satu blok. Ada juga Hexindo yang mengelola satu blok. Dengan demikian, secara keseluruhan perusahaan asing mengelola 72 blok alias 84% dari seluruh blok minyak di Indonesia. Rinciannya, 10 blok bekerja sama dengan Pertamina dan 62  blok murni asing.

Pertanyaannya, apa yang membuat Pertamina yang BUMN tidak bisa mengelola 100% blok minyak yang ada? Bukankah blok minyak itu dikuasai negara dan Pertamina juga 100% milik negara? Memang betul. Bumi, air udara dan kekayaaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun demikian penguasaan saja tidak akan menghasilkan kemakmuran. Cadangan minyak di perut bumi perlu di bor  untuk menjadi uang dan kesejahteraan. Dan untuk itu dibutuhkan modal yang tidak sedikit.

Sebagai gambaran,  peralihan pengelolaan blok Rokan masih menyisakan PR bagi Pertamina yaitu menyediakan modal. Mengutip Plt. direktur utama Pertamina Nicke Widyawati, detik.com memberitakan (1 Agustus 2018) bahwa Pertamina membutuhkan pihak lain untuk menyediakan dana Rp 1,008T yang dibutuhkan untuk pengelolaan blok Rokan. Chevron, pengelola lama, termasuk pihak yang berprospek menjalin kerja sama dengan Pertamina tersebut. Jika ini terjadi, berita diatas akan berjudul “73 dari 86 blok minyak Indonesia dikelola asing”.

Pertanyaannya, apakah Pertamina benar-benar tidak mampu mengelola ladang-ladang minyak tersebut? Tidak. Mestinya Pertamina mampu. Peluangnya ada. Hanya saja peluang itu sejauh ini tidak dilakukan. Apa peluangnya? Tidak lain adalah Pertamina menerbitkan saham baru melalui lantai bursa dan dijual ke masyarakat luas.  Saat ini pemerintah RI memiliki 100% dari 133 090 697 lembar saham Pertamina. Tidak ada pihak lain yang memiliki saham BUMN tersebut. Dengan nilai Rp 1 juta per lembar maka pemerintah RI telah  menyetor Rp 133 T.

Kabupaten Rokan Hilir, Sumatera Utara

Misalkan saja pertamina menerbitkan 14,9 juta  juta lembar saham baru alias 20% dari saham total setelah penerbitan saham baru, Pertamina berpotensi untuk menerima dana dari masyarakat luas sebesar sekitar Rp 146 Triliun. Angka ini dihitung dengan benchmark rasio antara laba dan harga saham (PER, price to earning ratio) Medco di Bursa Efek Indonesia. Laba Pertamina tahun 2016 adalah USD 2,553 Milyar (IDR 36,8T). Dengan benchmark PER Medco sebesar 20,83 maka nilai 100% saham pertamina adalah IDR 766T. Melepas 20% saham artinya akan menerima IDR 153T.

Secara nominal 14,9 jutA lembar saham Pertamina nilainya hanya 14,9T. Artinya, dengan menerbitkan dan melepas 20% saham baru Pertamina akan menerima IDR 138T sebagai agio saham. Dalam bahasa awam agio saham bisa dianggap sebagai “upeti” dari pemegang saham baru kepada Pertamina. Agio saham berkedudukan seperti laba ditahan. Tidak boleh diambil oleh Pemerintah sebagai pemegang saham pendiri Pertamina. Hanya boleh digunakan untuk ekspansi antara lain untuk modal pengelolaan blok-blok minyak di negeri ini.  Pemegang saham lama dan baru akan sama-sama menikmati laba yang lebih besar dengan dimanfaatkannya dana pelepasan saham baru. Jika satu blok minyak butuh dana Rp 1 T maka dana tersebut sudah berlebih untuk mengelola seluruh blok minyak yang ada. Juga berlebih untuk mengelola blok-blok minyak yang kelak akan ditemukan.

Pertanyaannya, mengapa itu tidak dilakukan? Apakah tugas Pertamina sudah dianggap selesai? Inilah masalahnya. Menerbitkan dan melepas saham baru adalah bagian dari langkah korporatisasi. Masyarakat kita belum berpola pikir korporatisasi. Tidak banyak perusahaan di Indonesia yang melakukannya secara berkelanjutan. Banyak yang sama sekali tidak melakukan dan tidak ingin melakukan korporatisasi. Jika pun melakukannya, banyak diantaranya yang prosesnya berhenti dengan initial public offering alias IPO. Setelah IPO tidak pernah lagi menerbitkan saham baru. BUMN yang telah IPO kebijakannya seperti ini. Korporatisasainya berhenti.

Korporatisasi secara terus-menerus akan menghasilkan perusahaan raksasa seperti Chevron pengelola blok Rokan sebelum dialihkan ke Pertamina. Saat ini nilai Chevron adalah IDR 3 438 T. Jika menerbitkan dan  melepas saham 10% saja perusahaan asal USA ini akan menerima dana IDR 343T. Itulah mengapa Chevron bisa mengelola ladang-ladang minyak di berbagai negara. Termasuk di Indonesia. Sebelum alih kelola blok Rokan, Chevron mengelola 6 blok minyak di Indonesia.

Kita  harus memilih satu diantara dua alternatif. Alternatif pertama adalah pemerintah tetap memegang 100% saham Pertamina tapi 84% blok minyak dikelola asing. Alternatif kedua Pertamina menerbitkan dan melepas 20% saham baru dan demikian persentase saham pemerintah tinggal 80% tetapi mampu mengelola 100% ladang minyak. Pada alternatif kedua, saham pemerintah tetap berjumlah 133 090 697 lembar dengan nilai IDR 766T. Nilai ini terdongkrak dengan adanya “upeti” dari pesaham baru.  Tidak ada satu lembar saham pun milik pemerintah yang dijual kepada siapapun. Alternatif kedua ini adalah langkah korporatisasi.

Sudah jelas? Anda sedih atau gembira dengan kondisi saat ini? Tugas Pertamina sudah selesaikah? Kalau Anda masih punya nasionalisme mestinya sedih. Tugas Pertamina masih jauh dari kata selesai. Lalu bagaimana kedepan? Pertamina memilih alternatif pertama yang tanpa korporatisasi tapi 84% blok minyak dikelola asing? Atau memilih alternatif kedua yaitu melakukan korporatisasi dan 100% blok minyak dikelola Pertamina? Keputusannya ada di tangan masyarakat Indonesia melalui DPR. Bagaimana pendapat Anda? Allahuakbar! Merdeka! Moga pekik perjugangan Bung Tomo dan arek-arek Suroboyo tahun 45 ini selalu menjadi semangat kita.

Klik untuk bergabung Grup Telegram  atau Grup WA KORPORATISASI
Klik untuk uji kelayakan Anda sebagai insan korporasi
Klik untuk cek jadwal terdekat Kelas Korporatisasi

Ditulis oleh Iman Supriyono di SNF Consulting, 4 Agustus 2018

KFC.  Sebuah merek resto cepat saji yang hadir dimana-mana. Di Indonesia, gerai KFC pertama kali buka pada tahun 1979 di jalan Melawai Jakarta. Bagusnya sambutan masyarakat menjadikan resto yang menjual menu resep besutan Kolonel Sanders ini telah memiliki 628 gerai sebagaimana pada laporan per 31 Desember 2017.

KFC di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh PT Fast Food Indonesia, sebuah perusahaan yang saat ini sahamnya telah tercatat di lantai bursa dengan kode FAST. Untuk menyelenggarakan gerai-gerai tersebut FAST mendayagunakan aset senilai Rp 2,749 T alias aset rata-rata per gerai adalah Rp 4,4 Milyar. Dengan total utang Rp 1,456 triliun maka ekuitasnya adalah Rp 1,294T.

Bagi perusahaan pemilik merek, ekspansi dengan korporatisasi lebih menguntungkan dan lebih stratejik dari pada dengan skema waralaba atau skema non ekuitas lainnya.

Sepanjang tahun 2017, FAST mengantongi penjualan senilai Rp 5,303 Triliun. Harga pokok penjualan untuk omzet tersebut adalah Rp 1,986T alias 37% dari penjualan. Beban terbesar adalah berupa beban penjualan dan distribusi yaitu sebesar Rp 2,670T alias 50% penjualan. Salah satu komponen beban penjualan dan distribusi adalah fee jasa waralaba Rp 361M alias 7% dari penjualan. Selanjutnya, ditambah dengan beban-beban lainnya akhirnya FAST mengantongi laba Rp 167 Miliar alias 3% dari pendapatan.

&&&

Merek KFC adalah milik Yum! Brands Inc. (YUM) dari Amerika Serikat. Sebagai pemilik merek yang mewaralabakan mereknya, YUM menerima franchise fee dengan jumlah sebagaimana disebut di atas. Pertanyaannya, apakah franchise fee tersebut menguntungkan bagi YUM? Tidak adakah alternatif yang lebih menguntungkan bagi YUM?

Pembaca yang baik, ada 4 ukuran utama di dunia bisnis yaitu omzet, laba, aset dan kapitalisasi pasar. Dengan empat itulah misalnya Forbes melakukan pemeringkatan dan kemudian memilih 2000 perusahaan terbesar dunia. Saat ini YUM berada di urutan ke 952. Karena menggunakan transaksi waralaba, maka omzet, laba, aset dan ekuitas FAST tidak dikonsolidasikan pada laporan keuangan YUM. Gerai-gerai KFC di Indonesia tidak dimiliki ataupun dikelola oleh YUM. Dengan demikian, keberadaan enam ratus lebih gerai KFC yang telah sukses menguasai pasar resto cepat saji di Indonesia tidak berkontribusi signifikan terhadap kinerja dan peringkat YUM dalam percaturan bisnis global.

Pertanyaannya, bagaimana supaya gerai-gerai KFC di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh YUM sedemikian hingga memiliki kontribusi maksimal terhadap omzet, laba, aset dan ekuitas? Jawabannya adalah korporatisasi. Ada dua pendekatan hitungan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama adalah pendekatan kebutuhan aset dan kedua adalah pendekatan biaya akuisisi.

Jika ingin memiliki dan mengelola sendiri, maka YUM harus menyediakan dana kurang lebih senilai aset FAST sebagaimana disebut sebelumnya yaitu sebesar Rp 2,749T.  Dengan kondisinya saat ini sebagai fully public company, YUM dapat dengan mudah menerbitkan saham baru dan melepasnya di lantai bursa. Angka aset FAST tersebut nilainya adalah setara dengan pelepasan saham baru sebesar 0,8% dari posisi saham saat ini yang nilai totalnya adalah Rp 367T. Jika itu dilakukan maka YUM perlu membayar dividen sebesar Rp 5 miliar per tahun sesuai dengan angka dividend yield 1,82%.

Pendekatan kedua adalah akuisisi. Harga seluruh saham FAST saat ini adalah Rp 2,907T. Andai YUM mengakuisisi seluruh saham FAST dengan harga premium 100% di atas harga pasar nilainya adalah Rp 5,814T. Untuk mendapatkan dana senilai tersebut YUM cukup menerbitkan 1,6% saham baru dan dilepas ke pasar. Investor hanya menuntut dividen sebesar Rp 105M pertahun. Pendekatan kedua ini jauh lebih mahal daripada yang pertama. Namun demikian, jika dilakukan, YUM tetap masih untung karena tiap tahun FAST menghasilkan uang Rp 528M yaitu laba saat ini dan fee waralaba yang akan menjadi laba jika FAST adalah anak perusahaan YUM.

Pembaca yang baik, melepas saham baru  untuk ekspansi adalah inti dari proses korporatisasi.  Baca detailnya di link tersebut. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa ekspansi dengan melakukan korporatisasi jauh lebih stratejik dan lebih menguntungkan bagi pemilik merek dibanding waralaba. Apalagi jika mereknya belum sekuat KFC. Investor waralaba akan menuntut balik modal (pay back period) sekitar dua tahun. Pay back period 2 tahun menuntut pemilik merek bekerja keras untuk  menghasilkan aliran kas 50% dari dana investasi per tahun. Bandingkan dengan dividend yield yang hanya 1,82% per tahun.

Gambaran perhitungan waralaba versus korporatisasi di atas sekaligus juga menjawab pertanyaan mengapa akuisisi perusahaan lokal oleh perusahaan multinasional terus-menerus terjadi. Itulah hasil proses korporatisasi yang dilakukan oleh pemain asing. Mereka bisa memperoleh dana murah dari masyarakat luas melalui lantai bursa untuk melakukan akuisisi demi akuisisi dengan harga semahal apapun. Batasannya sering kali adalah masalah regulasi. Maka, waralaba adalah pilihan terakhir jika ekspansi dengan korporatisasi tidak memungkinkan.

Jangan sampai mengalami FRANCHISE TRAP. Ikuti KELAS WARALABA VERSUS KORPORATISASI dari SNF Consulting. Daftar: https://wa.me/6281358447267

Dengan demikian, apakah berarti waralaba sama sekali tidak ada manfaatnya? Tetap bermanfaat. Khususnya untuk perusahaan baru yang masih sedang berproses membangun sistem manajemen. Terdapat titik kritis proses korporatisasi yaitu pada saat pendiri sudah tidak lagi memegang saham pengendali yaitu 51%. Perusahaan tidak boleh melewati titik kritis ini sebelum sistem manajemennya terbentuk. Untuk itu ekspansi waralaba dibutuhkan untuk menjaga laju dilusi agar saat melewati titik kritis tersebut sistem manajemen sudah terbentuk. Sistem kaderisasi sudah berjalan sempurna. Para manajer senior sudah siap menggantikan direksi sewaktu-waktu dengan mulus tanpa ada gejolak.  Perusahaan Anda bagaimana? Sudah melakukan korporatisasi?  Sudah menemukan jalan untuk memperoleh modal super murah untuk ekspansi?

Baca Juga: Korporatisasi Di Luar Lantai Bursa

Diskusi lebih lanjut? Gabung Grup Telegram  atau Grup WA SNF Consulting

*)Tulisan karya Iman Supriyono ini pernah dimuat di Majalah Matan, terbit di Surabaya.

Haruskah pengusaha masuk politik? Jawaban yang banyak kita dengar adalah “Ya” untuk pertanyaan ini. Mengapa demikian? Tidak lain adalah karena cara pandang bisnis yang berkembang di masyarakat saat ini.

Bahwa nasib bisnis sangat ditentukan oleh politik. Mati hidupnya sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh politik. Inilah cara pandang selama ini. Benarkah demikian? Ini benar untuk dunia bisnis pra korporatisasi. Dunia bisnis yang isinya adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki oleh seorang pengusaha. Akibatnya ukuran perusahaan akan kecil-kecil dan tidak ada modal untuk berekspansi di berbagai negara.

Faktanya, saat ini adalah era korporatisasi. Kondisi dimana perusahaan tidak lagi dimiliki oleh satu atau dua orang. Perusahaan era korporatisasi dimiliki oleh ribuan bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Nilainya ratusan bahkan ribuan triliun hasil pengumpulan modal ribuan bahkan jutaan orang tersebut.

RI butuh politisi yang mendedikasikan dirinya all out dalam perjuangan dan karir politik sejak bangku kuliah hingga terus tumbuh sampai puncak karir sebagai presiden dan wakil presiden seperti Bung Karno dan Bung Hatta.

Sebagai gambaran, pendapatan Yum! Brands Inc. tahun 2017 adalah Rp 84T. Yum! adalah pemilik restoran KFC, Pizza Hut danTaco Bell global dengan 45 084 gerai sebagaimana pada laporan tahunan 2017. Dari pendapatan tersebut, sebesar Rp 361 M adalah berasal dari royalti atas 628 gerai KFC di Indonesia yang dimiliki dan dioperasikan PT Fast Food Indonesia Tbk.

Artinya, KFC Indonesia berkontribusi pendapatan 0,4% dari total pendapatan perusahaan yang pemegang saham terbesarnya adalah investment company Price T Rowe dengan kepemilikan 13% . Bisa dimaknai bahwa andai 628 gerai KFC Indonesia ditutup oleh pemerintah karena sebuah kebijakan politik, Yum! hanya akan kehilangan pendapatan 0,4% dari total pendapatan. Tidak berpengaruh signifikan karena laba Yum tahun tersebut adalah Rp 19T.

Data Yum! Brands Inc. memberi gambaran tentang tidak signifikannya efek kebijakan politik ekstrim apapun terhadap sebuah perusahaan. Mengapa? Karena perusahaan yang dimiliki oleh jutaan orang melalui berbagai investment company seperti Price T Rowe tersebut telah beroperasi di lebih dari 135 negara, termasuk Indonesia.

Maka, andai pengusaha-pengusaha kita mau berpandangan seperti Yum!, maka mereka akan bekerja keras agar perusahaan besutannya masuk dan menguasai pasar berbagai negara. Akan jarang berada di Indonesia. Dengan demikian mereka tidak sempat masuk politik. Waktunya habis untuk mengurusi perusahaannya di berbagai negara.

Bayangkan kalau masuk ke 135 negara seperti Yum! yang nilai seluruh sahamnya Rp 370T itu. Jika tiap negara disinggahi seminggu, butuh waktu hampir 3 tahun untuk mengunjungi setiap negara dimana perusahaan beroperasi. Tidak ada waktu untuk masuk politik.

Lalu apa kontribusinya bagi RI? Tentu saja pajak yang besar yang uangnya dipompakan dari berbagai negara. Dan masih ada satu lagi yang tidak bisa dinilai dengan uang: membangun mental superior warga RI dimanapun mereka berada dalam pergaulan antar bangsa. Semua masyarakat dunia akan mengenal RI melalui merek-merek dan perusahaan globalnya. Warga dunia akan banyak yang menjadi karyawan perusahaan-perusahaan Indonesia. Indonesia menjadi bangsa boss. Bukan bangsa anak buah.

Jadi, haruskah pengusaha masuk politik? Tidak! Politik biar dikelola oleh para politisi profesional seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Orang yang sejak bangku kuliah telah memilih berkarir dan mendedikasikan diri berjuang di bidang politik. Karir politiknya terus tumbuh seiring berjalannya usia hingga sampai puncak karir: presiden dan wakil presiden. Alangkah indahnya.

Diskusi lebih lanjut? Gabung Grup Telegram  atau Grup WA SNF Consulting

Surabaya, Agustus 2018

PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo, Tbk. didirikan  pada tahun 1997. Perusahaan yang di lantai bursa dikenal dengan DAJK ini bergerak di bidang industri percetakan offset kemasan dan karton gelombang untuk industri makanan dan minuman.  Mei tahun 2014  perusahaan melakukan initial public offering (IPO) dengan melepas 1 miliar lembar saham baru pada harga nominal Rp 100 kepada publik.  Pasca IPO seluruh saham menjadi berjumlah 2,5 milyar lembar. Keseluruhan saham baru tersebut terserap pasar dengan harga Rp 470. Dari aksi korporasi ini, DAJK memperoleh dana Rp 470 Miliar.

IPO bisa bikin stress

Yang menarik, tiga tahun setelah IPO, DAJK dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pailit artinya badan hukum perusahaan dinyatakan telah bubar. Seluruh aset dalam dikuasai oleh negara dan dikelola oleh dewan kurator yang ditunjuk pengadilan. Direksi, komisaris dan pemegang saham tidak sama sekali tidak punya wewenang terhadap aset. Dengan kekuasaannya, dewan kurator akan menjual seluruh aset. Hasilnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban kepada kreditor. Jika ada sisa, barulah uangnya akan diberikan kepada pemegang saham sesuai proporsi kepemilikannya.

Mengapa setelah IPO malah pailit? Beberapa waktu lalu saya menulis tentang IPO trap. Jebakan IPO. Silakan  membacanya kembali.  Jebakan ini terjadi karena perusahaan melakukan IPO tidak dalam kerangka roadmap yang tepat. Akibatnya, adanya dana besar dari pesaham baru justru menjadi bumerang. Kinerja perusahaan dan kedodoran. Mirip dengan orang kaya baru yang banyak melakukan  hal-hal konyol dengan uang melimpahnya. Apakah DAJK mengalami IPO trap? Mari kita cermati.

Berdasar prospektus saat akan melantai di bursa, tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 (31 Oktober) pendapatan perusahaan masing-masing adalah Rp 42 Miliar, 40 Milyar,  52 Miliar, 147 Milyar, 205 Milyar dan  412 Milyar (sampai Oktober) dengan laba Rp 782 Juta, 852 juta, 1,5 Milyar, 7 Milyar, 28 Milyar, dan 53 Milyar (sampai Oktober). Asetnya adalah 21 Milyar, 37 Miliar, 44 Miliar,  169 Milyar, 690 Milyar dan 1,043 T. Utangnya adalah Rp 19 Miliar, 34 Milyar, 40 Milyar, 153 Milyar, 421 Milyar dan  439 Milyar. Plus utang dengan skema syariah syirkah temporer senilai 62 dan 172 Miliar untuk tahun 2012 dan 2013. Dengan demikian ekuitasnya adalah  Rp 2 miliar, 3 milyar , 4 milyar, 15 milyar, 208 milyar dan 433 milyar. Maka, rasio utang terhadap modal sendiri (debt to equity ratio, DER) untuk periode enam tahun tersebut adalah 10, 11, 10, 10, 1 dan terakhir 1,4 pada akhir bulan Oktober tahun 2013.

IPO menjadikan aset perusahaan tahun 2014 menjadi Rp 1,903 Triliun alias naik hampir 2x kali lipat dalam sekejap. Ekuitas menjadi Rp 1,065T dengan utang Rp 837 Milyar. Pendapatan perusahaan naik hampir 2x lipat menjadi Rp 894 Milyar.  Laba naik hampir dua kali lipat yaitu Rp 91 Miliar tetapi arus kas  operasional justru minus Rp 231 Milyar.

Tahun 2015 alias setahun setelah IPO pendapatan menjadi Rp 1,006 T alias naik 13% dari tahun sebelumnya. Sayang, peningkatan pendapatan ini justru “berbuah” rugi Rp 439 Miliar walaupun arus kas operasional positif Rp 167 Miliar.

Tahun 2016 pendapatan turun menjadi Rp 214 Miliar dengan rugi 366 Miliar dan arus kas operasional positif Rp 105 Miliar. Positifnya arus kas tahun 2016 ini perlu dicermati karena arus kas untuk pembayaran bunga dan provisi turun tinggal Rp 72 Miliar dari tahun sebelumnya yang  129 Miliar. Dengan posisi utang yang relatif tidak tetap maka bisa diperkirakan bahwa tidak semua beban bunga bisa dibayar perusahaan.

Bagaimana kinerja tahun 2017? Sampai september perusahaan baru membukukan pendapatan Rp 15 Miliar alias turun 94% dibanding periode sama tahun sebelumnya  yang  Rp 246 Miliar. Hasilnya adalah rugi kotor Rp 28 Miliar dan rugi bersih Rp 60 Miliar. Adanya rugi kotor menunjukkan bahwa penjualan perusahaan sama sekali tidak mendatangkan uang. Justru sebaliknya.  Penjualan menggerogoti uang perusahaan. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena begitu jatuhnya angka penjualan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

&&&

Pembaca yang baik, mencermati angka-angka di atas mungkin Anda akan pusing hehehe. Tetapi ini adalah pelajaran penting. Bahkan sangat penting agar kita bisa melihat adanya tanda-tanda perusahaan yang mengalami apa yang disebut IPO trap. Baca kembali jika perlu beberapa kali sampai Anda bisa menangkap gambaran besarnya. Cermati berkali-kali agar Anda bisa menangkap adanya jebakan IPO. Gejala dimana penambahan aset hasil pelepasan saham baru melalui IPO justru membuat perusahaan sempoyongan. Perusahaan tidak mampu mendayagunakan uang melimpah hasil IPO dengan cara yang tepat.

Paling tidak ada dua kesalahan DAJK yang bisa menjadi pelajaran. Kesalahan pertama, sebelum IPO perusahaan terlalu berani berutang. DER dua digit sepanjang 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2008. Perusahaan dengan bisnis mendayagunakan “pabrik” berupa mesin cetak seperti DAJK mestinya DER hanya boleh sekitar angka 1. Memang tahun 2012 dan 2011 DER sudah terkoreksi menjadi 1. Tetapi  nampaknya koreksi DER ini bukan terjadi karena fundamental yang bagus. Bukan terjadi karena akumulasi laba. Tetapi terjadi karena faktor lain. Bisa jadi adalah hasil revaluasi aset seperti meningkatkan nilai buku properti yang dulunya dibeli dengan harga murah menyesuaikan nilai pasar. Jika ini yang terjadi maka perbaikan DER adalah sesuatu yang bersifat semu.

Kesalahan kedua, perusahaan melepas saham terlalu banyak. Perolehan dana Rp 470 Miliar adalah terlalu besar. Bahkan tahun itu juga perusahaan menambah utang sebesar Rp 169 Miliar. Artinya, perolehan IPO yang besar pun malah membuat perusahaan “haus” dengan menambah utang. Ini menunjukkan perusahaan telah berinvestasi jauh diatas kemampuannya. Peningkatan pendapatan tidak menghasilkan uang. Arus kas operasional negatif. Utang justru terus bertambah.

Akibatnya adalah jatuhnya kinerja pada tahun-tahun setelah IPO. Puncaknya berupa tidak mempunyai perusahaan memenuhi kewajiban kepada para kreditur. Sesuai undang-undang, adanya 2 kreditur yang tidak haknya dilanggar bisa menuntut pailit di pengadilan. Dan itulah yang terjadi pada DAJK. Pengadilan pun mengabulkan tuntutan para kreditur dengan memutuskan status pailit pada DAJK. Semoga Anda para pengelola perusahaan dapat mengambil pelajaran. Ekspansi bagi perusahaan adalah keharusan. Pertumbuhan adalah tuntutan. Melepas saham baru termasuk melalui IPO adalah sarananya. Agar mampu bersaing dalam era monopolistik. Agar mampu memperoleh posisi crowding effect. Agar mampu memperoleh SDM terbaik dalam era career choice effect.  Tetapi jangan melakukannya secara serampangan. Jangan melakukannya tanpa road map yang tepat. Agar terhindar dari jebakan pelepasan saham baru. Terhindar dari IPO trap. Terhindar dari pailit. Aamin.

Diskusi lebih lanjut? Gabung Grup Telegram  atau Grup WA SNF Consulting

Baca Juga: Pelajaran kepailitan Batavia

Artikel ini ditulis oleh Iman Supriyono, CEO SNF Consulting,  pernah dimuat di majalah Matan, terbit di Surabaya, dengan ditambah dan diedit kembali.